Eks Gubernur Sultra Nur Alam Ajukan PK

Faiq Hidayat - detikNews
Kamis, 31 Okt 2019 18:49 WIB
Mantan Gubernur Sultra Nur Alam berkemeja putih (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus korupsi dan gratifikasi. Alasannya, menurut pengacara Nur Alam, Heru Widodo, terdapat bukti baru dalam kasus tersebut.

Nur Alam dihukum kasus korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). Nur Alam juga menerima gratifikasi selama menjabat Gubernur Sultra.

"Ada bukti baru yang menunjukkan bahwa uang yang diterima oleh Pak Nur Alam dulu itu adalah tidak ada kaitannya dengan kedudukan pak Nur Alam sebagai gubernur. Tapi murni karena hubungan investasi," kata Heru Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (10/31/2019).

Selain itu, Heru mengatakan Nur Alam tidak menerima gratifikasi saat menjabat Gubernur Sultra. Sambung dia, terdapat kekhilafan hakim pada putusan kasasi terhadap Nur Alam.




"Selain bukti baru adanya kekhilafan hakim yg perlu dikoreksi dari putusan kasasi. Kekhilafan yang pertama itu adalah berkaitan tadi dengan kesimpulan majelis kasasi menyimpulkan bahwa penerimaan uang itu adalah gratifikasi. Padahal penerimaan uang itu tidak ada kaitannya dengan kewenangan yang ada pada diri gubernur," jelas dia.

Atas sidang lanjutan PK itu, Heru mengaku akan mengajukan beberapa saksi ahli pidana, administrasi, dan bisnis. Namun pihaknya mendengarkan tanggapan dari jaksa KPK atas permohonan PK.

"Untuk ketiga ahli yang jelas ahli pidana, administrasi, dan bisnis mengenai perjanjian itu," jelas dia.