.webp)
"Bukan nggak mau (buka), tapi ini sifat sementara. Pak Anies itu, nggak terbuka ke publik (karena), nanti bisa berubah. Karena ini masih dalam pembahasan," ucap Ketua Fraksi PAN DKI Jakarta Lukmanul Hakim di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).
Lukmanul pun mengakui bahwa masih banyak anggaran yang harus diteliti. Baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pihak legislatif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Lukmanul, anggota DPRD memiliki tugas untuk mengawasi. Memastikan APBD DKI Jakarta bebas dari masalah.
"Kita sebagai anggota Dewan juga kan melakukan pengawasan yang melekat pada sumpah kan karena pengawasan kan melekat," kata Lukmanul.
Selain itu, dia setuju dengan rencana Anies membuat sistem baru membuat anggaran. Perubahan sistem, menurut Lukmanul, bisa makin mengamankan anggaran.
"Bagus, karena itu perkembangan zaman ke depan makin canggih. Itu ok, Kita ikut untuk amankan uang rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui ada keanehan di beberapa usulan anggaran 2020 yang saat ini sedang dibahas. Ini ia sampaikan setelah adanya sorotan soal anggaran lem aibon sebesar Rp 82 miliar. Dia mengaku sudah menyisir satu persatu dengan anak buah tapi tak mau mengumumkannya.
"Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung. Jadi mengerjakan itu tidak kemudian... Saya kerjakan. Satu-satu lihat, tim kita review satu-satu. Dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan keluar," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10).
Menurut Anies, dia memilih koreksi internal. Dia mengaku tidak mau mengumumkan dan menyoroti anak buahnya secara terbuka karena bikin heboh.
"Karena saya mau koreksi, tidak bisa seperti ini terus. Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya," ucap Anies.
Diketahui, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menemukan rencana anggaran lem Aibon di Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat senilai Rp 82 M. Anggaran itu kini dialihkan dan menjadi alat tulis kantor senilai Rp 22 miliar.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta lalu menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah menegaskan tak mungkin membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar. Dia mengatakan munculnya anggaran yang aneh tersebut dipicu oleh masalah sistem.
Halaman 2 dari 2
