Penyuap Bupati Muara Enim Ahmad Yani Segera Disidang

Ibnu Hariyanto - detikNews
Kamis, 31 Okt 2019 17:31 WIB
Foto: Rachman Haryanto
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - KPK merampungkan proses penyidikan terhadap penyuap Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani, Robi Okta Fahlefi. Robi segera menjalani persidangan.

"Penyidikan untuk satu orang tersangka dalam perkara suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Muara Enim telah selesai. Hari ini dilakukan penyerahan berkas, barang bukti dan tersangka ROF (Robi Okta Fahlefi) ke penuntutan," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

Persidangan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang. Febri menjelaskan dalam proses penyidikan sebanyak 32 orang saksi dimintai keterangan. Para saksi itu terdiri dari berbagai unsur mulai dari Plh Bupati Muara Enim, pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim, anggota DPRD hingga karyawan BUMN.




Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap berkaitan dengan pekerjaan proyek di Dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim.

Sebagai pemberi:
1. Robi Okta Fahlefi dari PT Enra Sari

Sebagai penerima:
1. Bupati Muara Enim Ahmad Yani
2. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim Elfin Muhtar.

Ahmad diduga menerima uang USD 35 ribu dari Robi. Uang tersebut diduga merupakan commitment fee 10 persen untuk mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai Rp 130 miliar.

Selain uang USD 35 ribu, KPK menduga Ahmad pernah menerima uang sebelumnya dengan total Rp 13,4 miliar. Basaria menyebut uang Rp 13,4 miliar terkait berbagai paket pekerjaan di lingkungan kabupaten itu.

Ahmad dan Elfin kemudian dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Simak juga video "Bupati Indramayu Kena OTT KPK, Wabup Pastikan Aktivitas Kantor Tetap Berjalan" :

[Gambas:Video 20detik]

(ibh/fdn)