Hal itu dia sampaikan saat membuka rapat terbatas dengan jajaran Kemenko Polhukam di Istana Kepresiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Awalnya, Jokowi mengingatkan soal demonstrasi di Chile yang menurutnya dipicu isu kecil tapi jadi gejolak berkepanjangan hingga demonstrasi yang anarkis.
"Saya kira pengalaman seperti ini harus kita bisa kita baca dan jadikan pengalaman. Kita harus selalu waspada sejak awal," kata Jokowi.
Dia mengambil contoh masalah kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Menurut Jokowi, jika publik tidak diberi penjelasan yang lengkap, maka masyarakat mengira terus dibebani padahal subsidi yang diberikan sudah banyak.
Contoh lain yang diambil Jokowi adalah soal revisi UU Ketenagakerjaan. Dia meminta para pekerja diajak bicara. Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal penolakan publik terhadap RUU kontroversial yang berujung demo.
"Termasuk penolakan dari publik mengenai RUU yang kontroversial, dijelaskan sebetulnya seperti apa. Karena kadang-kadang sering karena tidak kita kelola dengan hati hati-hati, bisa memicu masalah politik yang berkepanjangan," ucap Jokowi.
"Ini hanya cara menjelaskan saja. Kadang-kadang yang ikut demo juga kan kadang-kadang nggak ngerti substansi pasalnya di mana," sambungnya.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta Menko Polhukam Mahfud Md untuk melakukan deteksi dini. Mahfud diperintahkan untuk berkomunikasi dengan semua pihak.
"Karena itu saya minta kepada Pak Menko Polhukam untuk secara intensif melakukan deteksi dini membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada semua pihak. Baik pada kelompok buruh kemudian juga berbicara dengan media juga berbicara dengan ormas-ormas agama, LSM, NGO dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya," kata Jokowi.
Simak juga video "Kembali Berunjuk Rasa, Mahasiswa Tagih Janji Jokowi Keluarkan Perppu" :
(imk/fdn)
