"Banyak masalah investasi yang antre tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya. Kemudian juga para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum, tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit, sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan karena banyak orang yang enggak senang dengan pemnbangunan itu," kata Jokowi.
Hal itu dia sampaikan saat membuka rapat terbatas dengan jajaran Kemenko Polhukam di Istana Kepresiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Dia meminta Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan KPK memastikan hukum menjamin keberanian investor.
"Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran. enggak. Ini harus kita balik hal ini," ucapnya.
Dia meminta aparat penegak hukum mendukung program-program strategis pemerintah. Jangan sampai kesalahan yang tidak ada dicari-cari.
"Jadi instrumen dan aparat hukum kita harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian kepada para pelaku usaha, BUMN, birokrasi untuk inovasi yang jelas tidak ada niat jahatnya. Jangan dicari-cari kesalahannya. Istilah hukumnya mens rea. Yang tidak ada niat melawan hukum jangan dicari-cari. Tapi jika ada niat jahatnya silakan diselesaikan," tegas Jokowi.
Simak juga video "Aksi Mahasiswa-Buruh di Patung Kuda Usai, Massa Bubar Teratur" :
(fdu/imk)
