detikNews
2019/10/31 14:33:22 WIB

Penjelasan Mahfud Md soal Tak Ada Hak Veto Menko di Perpres 67/2019

Isal Mawardi - detikNews
Halaman 1 dari 2
Penjelasan Mahfud Md soal Tak Ada Hak Veto Menko di Perpres 67/2019 Mahfud Md (Dony/detikcom)
Jakarta - Presiden RI Joko Widodo meneken Perpres 67/2019 yang tidak menjelaskan menko memiliki kewenangan memveto kebijakan menteri. Menko Polhukam Mahfud Md memastikan hanya Presiden yang mempunyai kewenangan memveto kebijakan menteri.

"Veto itu bahasa politis, bahasa pop, bahasa organisasi. Sedangkan bahasa hukumnya pengendalian. Praktisnya memang bisa memveto pada akhirnya. Tetapi tetap siapa yang bisa memveto, ya atasan menteri. Siapa? Presiden. Menko itu melapor ke presiden. 'Ini nggak bagus, Pak, veto saja.' Jadi jangan dikesankan menko itu atasan menteri lain. Koordinator saja. Jadi tidak usah terlalu dipertentangkan dalam satu susunan hierarkis," ujar Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).




Tugas-tugas kemenko juga dipaparkan Mahfud dalam rapat paripurna tingkat menteri perdana di Kemenko Polhukam siang ini. Ia menyebut menko bertugas melakukan sinkronisasi.

"Kemenko itu tugasnya melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pengendalian itu artinya dia bisa mendorong sesuatu institusi yang terlalu lambat, menarik yang terlalu cepat sehingga sinkron, kemudian mempertemukan titik-titik kosong," ujar Mahfud.

Ia mengatakan yang dapat membatalkan suatu program kementerian itu bukan menko, melainkan presiden.

"Itu veto dalam arti politis administratif yang maksudnya presiden mengarahkan kalau satu program tidak jalan karena terjadi benturan, karena terjadi persaingan, dan sebagainya, maka harus diselesaikan oleh menteri koordinator atas nama presiden. Tentu kalau harus membatalkan satu program satu kementerian, tentu tidak bisa langsung kan menkonya, ya ke presiden," ujar Mahfud.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com