Penjelasan Mahfud Md soal Tak Ada Hak Veto Menko di Perpres 67/2019

Isal Mawardi - detikNews
Kamis, 31 Okt 2019 14:33 WIB
Mahfud Md (Dony/detikcom)
Mahfud Md (Dony/detikcom)


Dalam rapat itu, Mahfud juga mendengarkan satu per satu presentasi program-program kementerian dan lembaga nonkementerian di bawah kendali Kemenko Polhukam. Rapat yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu dihadiri oleh Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, dan Menkominfo Johnny G Plate, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqqurahman, Kepala BNN Komjen Heru Widjanarko, dan Kepala BIN Budi Gunawan.

"Saya mendengar presentasi satu per satu tentang program-program kementerian dan lembaga nonkementerian. Yang tadi menyamakan persepsi pertama itu bahwa itu programnya Presiden yang diturunkan ke program kementerian, karena visinya visi Presiden, programnya jadi program pemerintah yang dipimpin Presiden. Jadi kita menyatukan pandangan tadi bahwa kita sesuai dengan perintah Presiden, satu tim kerja," ujarnya.



Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019. Dalam perpres itu, Menko hanya diberi hak koordinasi dan tidak disebutkan kewenangan memveto kebijakan menteri.


Diminta Mundur Jika Tak Selesaikan Perppu KPK, Mahfud: ICW Itu Siapa?

[Gambas:Video 20detik]

Halaman

(isa/rvk)