Golkar Usul SBY Bentuk Koalisi Permanen & Kontrak Politik

Jakarta - Partai Golkar mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membentuk koalisi permanen dan melakukan kontrak politik dengan partai pendukung pemerintah. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin agar pemerintahan SBY-JK dapat berjalan stabil 4 tahun ke depan.Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekjen Partai Golkar Priyo Budi Santoso dalam jumpa pers tentang draf yang akan dibahas dalam Rapimnas Golkar yang akan digelar pada 24-25 November mendatang."Kita usulnya koalisi inti saja dan permanen, serta harus ada kontrak politik, agar pemerintah tidak cemas menjalankan pemerintahan karena partai politik menarik dukungan di tengah jalan," kata Priyo di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (11/11/2005).Priyo juga menjelaskan mengenai dua skenario reposisi Partai Golkar sebagai pemenang pemilu menjelang reshuffle kabinet. Pertama, Partai Golkar akan mengawal pemerintahan SBY-JK sampai akhir periodenya dengan membentuk koalisi permanen. Kedua, Golkar tetap seperti pendirian saat ini, yakni menjadi equal partnership pemerintah.Dua draf skenario itu secara resmi baru akan menjadi sikap Golkar ketika diputuskan dalam rapimnas 24-25 November mendatang. Namun menurutnya, suara dari daerah lebih banyak mendekati Golkar menjadi partai pendukung pemerintah karena realitas politik ketua umum Partai Golkar adalah wakil presiden.Menyangkut partai yang akan diajak berkoalisi, Priyo menjelaskan, yang paling potensial antara lain PPP, PKS, dan PAN. Sementara PKB tidak dihitung karena suara PKB dengan Gus Dur sering berseberangan. Namun demikian Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden mengenai reshuffle."Seandainya SBY tidak memilih orang-orang Golkar, kami ikhlas terus mengawal pemerintahan ini. Namun dugaan saya, Pak SBY akan tetap memperhatikan aspirasi Partai Golkar," tandas Priyo. (san/)