Mardani soal Kajian Larang Cadar di Kantor Pemerintah: Ulama Bisa Berfatwa

Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi soal wacana pelarangan cadar di instansi pemerintah. Menurut Mardani, Majelis Ulama bisa mengeluarkan fatwa.

"Kalau saya, ini domainnya Majelis Ulama. Mungkin Majelis Ulama bisa membuat fatwa. Kalau nikab memang quote and unquote dilarang, monggo Majelis Ulama membuatnya (fatwa). Saya sendiri tidak termasuk kategori ulama, tidak bisa memberikan komentar terkait status hukum nikab," kata Mardani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Saya ingin garis bawahi, untuk quote-unquote deradikalisasi, cara paling baik adalah melalui dialog dan diskusi, bukan pelarangan. Kalau dilarang bisa masuknya ke jalur yang lain. Paling enak dialog. Dialog secara dewasa," imbuh dia.

Baca juga: Menko PMK Dukung Kajian Cadar Dilarang di Instansi Pemerintah

Selain itu, menurutnya, pilihan untuk memakai cadar atau tidak merupakan ranah pribadi. Mardani menilai negara tidak perlu masuk ke ruang privat.

"Paling baik negara masuk ke ruang publik. Jangan masuk ke ruang privat. Karena ruang privat adalah pilihan personal. Apalagi ketika ruang privat memiliki landasan agama," tutur anggota Komisi II DPR itu.

"Maka wilayah itu harus betul-betul kita jaga di mana di ruang privat tiap orang bebas mengekspresikan keyakinannya," ujar Mardani.

Baca juga: Menag Ungkap Pembahasan Aturan Masuk Kantor Pemerintah Harus Kelihatan Muka

Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan tidak ada ayat di Alquran yang mewajibkan ataupun melarang penggunaan cadar atau nikab. Dalam penjelasan terbarunya, Fachrul mengaku tidak dalam posisi melarang cadar, tapi dia mendengar akan ada aturan larangan memasuki instansi pemerintah dengan penutup muka, seperti helm dan sejenisnya.

"Saya denger, saya denger, akan ada keluar aturan tentang masuk ke instansi pemerintah tidak boleh pakai helm dan muka harus kelihatan jelas. Saya kira betullah untuk keamanan. Kalau saya sarankan mungkin, kalau kita ndak ikut-ikut masalah hukumlah ya. Saya kira itu. Kita hanya merekomendasi aturan agamanya aja," ucap Fachrul Razi di Kemenko PMK, Kamis (31/10).

"Kalau kemudian yang terkait bidang hukum mengeluarkan aturan bahwa instansi pemerintah pakai helm, tidak boleh pakai muka... kelihatan, harus kelihatan. Tinggal tafsirkan aja. Kalau ada orang bertamu ke rumah saya nggak kelihatan mukanya, nggak mau dong saya. Keluar Anda," tegas Fachrul Razi.



Tonton juga video PKS Targetkan 100 Hari untuk Melihat Kinerja Kabinet Jokowi:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/gbr)