PKS: Cadar Wilayah Privat, Menag Jangan Lampaui Kewenangan

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mewacanakan melarang penggunaan cadar atau nikab bagi orang yang masuk ke instansi pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR F-PKS Buchori Yusuf menilai Fachrul seharusnya tak melampaui kewenangan karena cadar adalah urusan pribadi seseorang.

"Memakai cadar itu sudah wilayah privat dalam menjalankan syariat agama, hendaknya Menag tidak melampaui kewenangannya," kata Buchori kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Buchori, jika merasa risau terhadap pemakai cadar, Fachrul sebagai Menag harus melihat dari aspek hukum dan sosial. Jika tidak, Buchori khawatir wacana ini hanya jadi sensasi dari Fachrul.

"Aspek hukum harus ahli hukum yang kompeten yang membahasnya, sedangkan sudut sosial dan keamanan harus dipastikan apakah pengguna cadar telah benar-benar menimbulkan keresahan publik. Atau jangan-jangan ini hanya sensasi dari Menag," ujarnya.

Di sisi lain, Buchori setuju adanya penindakan terhadap laki-laki yang menggunakan cadar atau nikab (crosshijaber). Ia menyebut fenomena itu bisa saja menjadi kedok kejahatan.

"Namun demikian, saya setuju penindakan tegas terhadap crossjilbabers yang sungguh telah menjadikan pakai muslimah sebagai kedok kejahatan," tegasnya.

Sebelumnya, Fachrul mengatakan tidak ada ayat yang menganjurkan atau melarang cadar. Namun, kata dia, pemakaian cadar tidak ada kaitannya dengan kualitas iman. Dia mengatakan cadar merupakan budaya Arab.

Fachrul kembali menegaskan tidak melarang cadar. Namun yang dilarang adalah jika digunakan di instansi pemerintah.

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang nikab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang terakhir kan," tutur Fachrul di Hotel Best Western, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).