Kata Menko Muhadjir soal Heboh Anggaran Lem Aibon Rp 82 M di DKI

Muhadjir Effendy (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Masalah rencana anggaran di DKI Jakarta saat ini sedang menjadi sorotan, salah satunya soal munculnya anggaran lem Aibon untuk sekolah hingga senilai Rp 82 miliar. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, yang salah satunya membawahkan urusan pendidikan, mengatakan masalah anggaran pendidikan adalah urusan daerah.

"Ha-ha-ha... masa saya? Jangan saya. Saya kan koordinator. Pendidikan dalam soal anggaran kan sudah otonom di daerah," kata Muhadjir di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan telah membaca penjelasan Pemprov DKI soal sempat adanya angka Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon. Menurutnya, kekeliruan harus dibenahi.

"Itu kan berdasarkan saya baca di media itu kan kekeliruan, kekeliruan input data. Harus dimaklumilah namanya keliru masa mau disalahkan. Setiap orang kan punya hak untuk keliru, yang penting habis keliru dibenahi," ucapya.

Sebelumnya, PSI menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.

"Selain anggaran lem Aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta lalu menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah menegaskan tak mungkin membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar. Dia mengatakan munculnya anggaran yang aneh tersebut dipicu oleh masalah sistem.

Halaman 2 dari 2

(haf/imk)