e-Budgeting DKI Dinilai Perlu Diperbarui Tanpa Hilangkan Sistem 'Warisan'

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 31 Okt 2019 10:05 WIB
Foto ilustrasi penganggaran ke e-Budgeting. (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta - Gubernur Jakarta Anies Baswedan menuding 'sistem warisan' sebagai biang kerok munculnya usulan anggaran aneh macam lem aibon hingga pulpen miliaran Rupiah. Dia akan mengubah sistem itu menjadi lebih 'smart' supaya penganggaran Jakarta tak kemasukan anggaran aneh lagi. Apakah itu berarti sistem e-budgeting warisan Jokowi-Ahok akan diubah?

Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA) Yenny Sucipto menilai sistem e-budgeting perlu senantiasa diperbaharui, sebagaimana layaknya penyempurnaan pada sistem-sistem digital lainnya. Yang kurang ditambah, yang rusak diperbaiki. Namun dia berharap pengubahan sistem penganggaran itu tak lantas perlu menghilangkan warisan gubernur dan wakil gubernur teradhulu, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok/BTP).

"Yang baik perlu dipertahankan, yang kurang perlu ditambah. Namun tidak kemudian itu menghilangkan sistem yang lama," kata Yenny kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).



Yenny menjelaskan, kontroversi terkait penganggaran sempat muncul pada era kepemimpinan Gubernur terdahulu, yakni soal kontroversi anggaran UPS. Kala itu, anggaran itu disebut sebagai 'anggaran siluman' karena tak ada di KUA PPAS. Kini sistem penganggaran sudah mengalami modernisasi. Dia berharap Anies mempertahankan hal yang baik dari sistem yang sudah ada.

"Kalau kemudian ini dianggap tidak smart, seharusnya sistem yang ada dibangun lebih smart. Jangan hilangkan sistem lama," kata Yenny.
Selanjutnya
Halaman
1 2