"Sepakat dengan Gubernur. Faktanya memang aparat birokrasi sering tidak cermat dalam menyusun anggaran. Selain itu juga perencanaannya sering bermasalah. Dan ini setiap tahun sering sekali terjadi, " kata Ketua Fraksi PKS Mohammad Arifin, kepada wartawan, Rabu (30/10/2019) malam.
"Transparansi anggaran itu penting, bukan hanya anggota DPRD yang bisa mengakses, tapi publik dan masyarakat harus bisa mengaksesnya agar bisa ikut mengawasi," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.