detikNews
Kamis 31 Oktober 2019, 08:13 WIB

Ahli Ingatkan Implikasi Besar Penghapusan Pejabat Eselon III dan IV

Andi Saputra - detikNews
Ahli Ingatkan Implikasi Besar Penghapusan Pejabat Eselon III dan IV Foto: Tedi Sudrajat (ist.)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memangkas Eselon III dan Eselon IV dan ditindaklanjuti oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo. Ahli kepegawaian, Dr Tedi Sudrayat, mengingatkan akan ada implikasi besar bila kebijakan itu diterapkan.

"Kondisi ini jelas akan menciptakan implikasi besar terhadap penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Aparatur. Artinya, pemangkasan birokrasi bukan sekadar memangkas jabatan namun menempatkan pondasi baru dalam birokrasi," kata Tedi saat berbincang dengan detikcom, Kamis (31/10/2019).

Sebenarnya, istilah eselonisasi sudah tidak digunakan lagi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Istilah itu menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi. Ketika dikaitkan dengan pemangkasan terhadap 2 eselon, maka ke depannya hanya akan ada Jabatan Pimpinan Tinggi yang setara dengan eselon 1 dan 2.

"Adapun Jabatan administrasi yang meliputi Jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana akan hilang dan diarahkan beralih menjadi jabatan fungsional," ujar pengajar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Lalu apa saja dampaknya? Pertama, tantangan di bidang kelembagaan yaitu menata ulang struktur organisasi dengan prinsip rasional dan realistik (sesuai kebutuhan) dan perangkat kelembagaan yang efektif serta efisien.

"Kedua, tantangan di bidang ketatalaksanaan adalah penciptaan kualitas dan transparansi pelayanan masyarakat yang kurang adaptif terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat," kata Tedi menegaskan.

Ketiga, di bidang sumber daya manusia aparatur yaitu tantangannya adalah mengembangkan sistem perencanaan SDM sesuai hasil penataan struktur dan perangkat kelembagaan, baik di instansi pusat dan daerah. Bila kebijakan itu akan dilaksanakan, maka Tedi mengusulkan 5 strategi yaitu:

1. Ubah UU ASN, khususnya terkait dengan jabatan ASN dan manajemen ASN.
2. Ditata ulang struktur kelembagaan (pusat dan daerah) agar dapat menyesuaikan dengan jabatan birokrasi yang dibutuhkan.
3. Penguatan terhadap pola pembinaan karier pegawai ASN yang terintegrasi, yang lebih menekankan pada jabatan fungsional.
4. Disusun pola hubungan kerja dan koordinasi antarjabatan yang dapat memproyeksikan sistem kerja birokrasi yang cepat dan sederhana.
5. Ubah mindset pegawai ASN yang harus berorientasi pada profesionalisme kerja berbasis sistem merit.

"Ke depannya, penyederhanaan birokrasi harus dapat menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat (the right man on the right place). Karenanya, analisis tugas jabatan (job analisys) harus dapat disusun dengan baik dengan tegas mencatumkan ruang lingkup, sifat-sifat tugas dan syarat-syarat menduduki jabatan. Terlebih, akan banyak pegawai ASN yang berlomba menduduki jabatan yang semakin sedikit tersebut," pungkas Tedi.

Sebelumnya Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tahun 2020 tidak akan ada lagi jabatan eselon III dan IV di K/L.

"Yang empat mau dipangkas dua dan digantikan jabatan fungsional, intinya untuk menghargai keahlian," ucap Tjahjo di kantornya, Rabu (30/10/2019).




Pasca Digeledah KPK, Mentan Amran Copot Pejabat Eselon II-IV:

[Gambas:Video 20detik]




(asp/aan)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com