.webp)
"Sudah tentu harus dievaluasi," kata anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI, Syarif kepada wartawan, Rabu (30/10/2019) malam.
"e-Budgeting itu kan sistem atau tool penyusunan anggaran APBD yang sudah berjalan 4 tahun terakhir ini. Publik sudah tahu, dirintis Gubernur Joko Widodo dan dilanjutkan BTP (Basuki Tjahaja Purnama/Ahok)," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarif juga menyinggung soal rencana anggaran yang dianggap janggal seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar. Dia memandang hal itu juga disebabkan sistem yang tidak sempurna.
"Oh soal anggaran aneh-aneh itu muncul. Ya itu kan diinput SKPD dan UKPD. Kadang sistem ini tidak sempurna. Saat ini masih tahap KUA PPAS, cikal bakal APBD yag masih bersifat sementara dan bisa berubah," ujar Wakil Ketua DPD Gerindra DKI ini.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.
"Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Menurut Anies, masalah ini juga muncul di era gubernur sebelum dirinya. Oleh sebab itu, dia tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.
Halaman 2 dari 2
