.webp)
"Pada saat itu saya bilang prioritas di Jakarta apa saja sih? Jadi akan hal-hal kecil yang akan saya coret. Kaya masalah Aibon lah, terus masalah influencer, kalo SKPD-nya enggak mampu ganti orangnya," ucap Prasetio kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Prasetio pun menyinggung kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam penyusunan anggaran. Mereka disebut tidak selalu menganggarkan anggaran prioritas bagi masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi Prasetio, pembahasan anggaran tidak main-main. Apalagi kondisi APBD-P 2019 disebut mengalami defisit.
"Ini enggak main-main 2020 dengan anggaran yang dikatakan kemarin itu masih Rp 90 sekian triliun. Apakah mampu anggaran itu? Pendapatannya dari mana?" kata Prasetio.
Prasetio juga mengingatkan kepada anggota Dewan untuk teliti mengawasi rencana anggaran. "Makanya itu saya bilang sama teman-teman di komisi tiap hari saya melihat yang prioritas mana, yang enggak prioritas pasti akan saya skip," ucap Prasetio.
PSI sebelumnya menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.
"Selain anggaran lem Aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana dalam keterangan pers tertulis.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut rencana anggaran Rp 82 miliar untuk lem Aibon bukan salah ketik. Anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.
Halaman 2 dari 2
