.webp)
"Kalau menurut saya kan (memberi nama mata anggaran) yang simpel gitu, karena untuk ke depannya pasti diubah, karena memang kebutuhan. Misalnya saya cantumkan nilai pulpen pun, pulpen kok Rp 82 miliar, untuk apa. Saya cantumkan kertas pun kertas kok Rp 82 miliar, nah itu untuk apa. Itu kan sebetulnya sama saja," ucap Sudarman dalam jumpa pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (29/10/2019).
Sudarman mengatakan ada pagu anggaran Rp 82,8 miliar yang perlu dinamai. Soal komponennya, akan direvisi setelah kebutuhan sekolah masuk.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudarman mengatakan, dalam kegiatan penyediaan belanja barang dan jasa alat kelengkapan kantor, tidak ada masalah jika hanya menuliskan satu komponen.
"Sementara sebelum RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) secara disusun oleh sekolah berdasarkan kebutuhan, itu Sudin kan harus nge-klik. Katakanlah boleh satu kode rekening dan seterusnya," ucap Sudarman.
"Dan saya berpikir secara sederhana, kenapa harus banyak-banyak kode rekening, karena nanti pun akan diubah sesuai kode rekening," kata Sudarman.
Saat mengunggah, Sudarman tidak terpikir benda lainnya. Dia juga tak menyangka kejadian ini sampai viral dan ramai dibahas.
"Jadi karena ada pilihan lain, ada banyak pilihan lain artinya saya nggak berpikir sampai sejauh ini. Katakanlah kebutuhan Aibon itu menjadi viral sampai begini," kata Sudarman.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta kini menyebut rencana anggaran Rp 82 miliar untuk lem Aibon bukan salah ketik. Anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.
"Terbentur waktu (saat penganggaran), kemudian Sudin (pendidikan tingkat kota dan kabupaten) susun anggaran sementara dengan harapan, saat sekolah selesai susun anggaran sekolah, ada 17 ribu komponen sekolah yang tertampung di 23 rekening itu detail sekali. Saat sekolah sudah selesai detail. Kemudian komponen atau rekening yang sudah disusun Sudin nanti akan disesuaikan komponen yang sudah disusun sekolah," ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/10).
Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.
"Saat lihat kembali secara detail, anggaran yang disusun oleh seluruh sekolah wilayah Jakarta Barat 1, diusulkan hanya Rp 175 miliar dalam jangka waktu satu tahun. Terdiri atas 23 rekening," ucap Syaefuloh.
"Alat laboratorium yang (sebelumnya ditulis) sekitar Rp 132 miliar, hanya Rp 1,3 miliar saja. ATK, di situ ada Aibon disampaikan Rp 82 miliar, ATK itu seluruh sekolah hanya Rp 22 miliar," sambungnya.
Halaman 2 dari 3
