"Di tongkat komando Kapolri, melekat tanggung jawab yang sangat besar. Bukan hanya untuk memajukan institusi Polri agar lebih dekat di hati rakyat, melainkan juga untuk memajukan Indonesia sebagai negara yang aman dan damai, dengan penegakan supremasi hukum yang tegas sebagai salah satu indikatornya," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/19).
Menurutnya, Idham Azis sosok yang tepat untuk menjadi Kapolri karena mempunyai track record yang teruji integritasnya, khususnya dalam bidang reserse, penanganan radikalisme, dan terorisme. Dari melumpuhkan teroris Dr Azhari, dikirim ke wilayah konflik Poso, Kapolda Metro Jaya, hingga terakhir sebagai Kepala Bareskrim Polri.
Ia juga mengingatkan, selain persoalan radikalisme dan terorisme, pekerjaan rumah terbesar Polri adalah menyangkut pemberantasan korupsi dan peredaran narkoba. Kedua hal itulah yang turut mengusik rasa keadilan dan menjadi keresahan terbesar masyarakat.
"Rakyat menunggu taji kepolisian dalam mencegah dan menindak korupsi serta peredaran narkoba. Tren peningkatan kinerja Polri di kedua bidang tadi memang sudah terlihat membaik, namun seharusnya masih bisa lebih ditingkatkan lagi," tuturnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, jam terbang panjang yang dimiliki Idham Azis harus dimaksimalkan untuk meninggalkan legacy yang kuat sehingga bisa membuat standar tinggi bagi para generasi berikutnya yang akan menjadi Kapolri.
"Selain penegakan supremasi hukum dan peningkatan kualitas aparat, Polri juga perlu melakukan berbagai terobosan digitalisasi, baik di internal institusi Polri dari polsek hingga mabes maupun dalam proses penegakan supremasi hukum. Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang tak terhindarkan, Polri tak boleh ketinggalan dalam menghadapinya," tandasnya.
Bamsoet juga menekankan wajah Polri yang humanis masih menjadi kerinduan yang diimpikan masyarakat di berbagai wilayah. Sebab, Indonesia bukan hanya Jawa, melainkan dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruhnya harus mendapat kesempatan bertemu wajah Polri yang humanis.
"Jangan ada lagi cerita rakyat dibuat susah ataupun terganggu kenyamanan hidupnya akibat tingginya tingkat kriminal lantaran lemahnya penegakan hukum. Quick response dalam manajemen penanganan perkara menjadi sangat penting untuk ditingkatkan sehingga setiap melihat wajah aparat kepolisian, baik yang sedang bertugas di lapangan maupun yang bertugas di kantor, rakyat bisa ceria karena merasa terlindungi, bukan justru merasa takut, apalagi terintimidasi," pungkasnya. (ujm/ujm)
