2019/10/30 20:15:53 WIB
Siswa SD Belajar Lesehan, Pemkab Lebak Ngaku Kekurangan 591 Ruang Kelas
Halaman 1 dari 1
Siswa SDN 2 Pasirkupa, Kabupaten Lebak, Banten, harus belajar sambil lesehan. (Foto: Istimewa)
Lebak -
Pemerintah Kabupaten Lebak mengaku kekurangan 591 ruang kelas untuk menampung siswa sekolah dasar negeri (SDN). Dari 5.577 rombongan belajar, yang tersedia hanya ada 4.986 ruang kelas.
"Banyak yang kurang lokal (ruang kelas). Kebutuhan lokal itu ada 591 lokal kita kekurangan se-Kabupaten Lebak," kata Kepala Dinas Pendidikan Lebak Wawan Ruswandi saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon di Lebak, Banten, Rabu (30/10/2019).
Selain soal anggaran pemerintah daerah yang terbatas, masalah kekurangan ruang kelas terhambat masalah lahan. Dalam dua tahun terakhir, pemkab melakukan pembangunan secara vertikal atau bertingkat. Pada 2019, ada 5 sekolah SDN yang dibangun secara vertikal.
Makanya, kata Wawan, bukan hanya SDN 2 Pasirkupa saja yang kekurangan kelas kemudian siswanya harus lesehan sambil belajar. Tapi ada sekolah lain yang juga kekurangan kelas dan sampai saat ini dalam proses rencana pembangunan.
Dia menjelaskan, butuh sekitar Rp 100 miliar untuk menutupi kekurangan 591 ruang kelas baru. Namun ada kendala lain bahwa anggaran pemerintah kabupaten sendiri masih kekurangan.
"Kan anggarannya terbatas, tahun ini Rp 70 miliar untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, SDN 2 Pasirkupa selama 8 tahun sebagian siswanya menumpang kelas di gedung madrasah terdekat. Selain itu, mereka belajar sambil lesehan karena kekurangan meja dan bangku.
(bri/idh)
"Banyak yang kurang lokal (ruang kelas). Kebutuhan lokal itu ada 591 lokal kita kekurangan se-Kabupaten Lebak," kata Kepala Dinas Pendidikan Lebak Wawan Ruswandi saat berbincang dengan detikcom melalui sambungan telepon di Lebak, Banten, Rabu (30/10/2019).
Selain soal anggaran pemerintah daerah yang terbatas, masalah kekurangan ruang kelas terhambat masalah lahan. Dalam dua tahun terakhir, pemkab melakukan pembangunan secara vertikal atau bertingkat. Pada 2019, ada 5 sekolah SDN yang dibangun secara vertikal.
Makanya, kata Wawan, bukan hanya SDN 2 Pasirkupa saja yang kekurangan kelas kemudian siswanya harus lesehan sambil belajar. Tapi ada sekolah lain yang juga kekurangan kelas dan sampai saat ini dalam proses rencana pembangunan.
Dia menjelaskan, butuh sekitar Rp 100 miliar untuk menutupi kekurangan 591 ruang kelas baru. Namun ada kendala lain bahwa anggaran pemerintah kabupaten sendiri masih kekurangan.
"Kan anggarannya terbatas, tahun ini Rp 70 miliar untuk rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya," ujarnya.
Sebelumnya, SDN 2 Pasirkupa selama 8 tahun sebagian siswanya menumpang kelas di gedung madrasah terdekat. Selain itu, mereka belajar sambil lesehan karena kekurangan meja dan bangku.
(bri/idh)
