detikNews
Rabu 30 Oktober 2019, 20:14 WIB

Pemprov DKI Ngaku Tak Unggah Rencana Anggaran 2020: Mungkin Sistem Bocor

Arief Ikhsanudin - detikNews
Pemprov DKI Ngaku Tak Unggah Rencana Anggaran 2020: Mungkin Sistem Bocor Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra (Arief/detikcom)
FOKUS BERITA: Kontroversi Anggaran DKI
Jakarta - Link rencana anggaran 2020 di apbd.jakarta.go.id sempat bisa diakses hingga akhirnya anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar jadi sorotan. Namun Pemprov DKI justru mengaku tidak pernah mengunggah rencana anggaran itu. Bagaimana penjelasannya?

Salah satu yang menyoroti Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 adalah PSI. Anggota Fraksi PSI di DPRD DKI, William Aditya Sarana, bahkan sempat mengunggah tangkapan layar (screenshot) anggaran lem Aibon yang dia persoalkan.


Tetapi kini tidak ada pilihan '2020' di halaman utama situs APBD DKI. Saat membuka laman http://apbd.jakarta.go.id/main/pub/2020/1/4, muncul tulisan 'Info Jadwal belum ada yang di publikasikan'.



Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra mengatakan pihaknya belum pernah mengunggah rencana KUA-PPAS 2020 ke situs APBD DKI. Bahwa kemudian publik sempat bisa mengaksesnya, dia menduga ada kebocoran sistem.

"Pertama, kami sampaikan bahwa kami tidak pernah meng-upload. Kalau anda bisa menemukan, kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu saya juga nggak tahu karena itu masalah. Barangkali ada sistem yang bocor," ucap Sri Mahendra kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).


Bappeda akan memperbaiki sistem tersebut sehingga tidak ada lagi yang bisa melihat rencana anggaran tersebut. Admin web akan diminta untuk mengatasinya.

"Mungkin juga bisa dimasukkan ke sana dan itu tentunya akan segera diperbaiki oleh admin daripada sistem itu. Jadi memang belum di-upload," ucap Mahendra.

Dalam halaman muka apbd.jakarta.go.id pernah ada pilihan anggaran tahun 2020. Namun Sri mengaku hal tidak pernah mengunggah, hanya mempersiapkan pilihan itu.

"Nggak ada penghapusan. Jadi itu cuma mempersiapkan saja kalau misalnya nanti sudah bisa, ini kan kemarin asumsinya segera dibahas. Pas selesai bahas itu akan segera upload, jadi memang tidak ada," kata Mahendra.


Mahendra menyebut akan mengunggah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setelah selesai dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

"Setelah KUA-PPAS ditandatangani antara Bapak Gubernur dan pimpinan DPRD. Sistem dengan ini akan disampaikan," kata Mahendra.

Sebelumnya, perencanaan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2020 disorot karena ada temuan biaya untuk pengadaan lem Aibon senilai Rp 82 miliar. Rincian anggaran itu sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id, tapi kemudian hilang.

Anggaran Rp 82 miliar itu dibongkar oleh Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Dalam akun Twitter-nya, William merasa heran anggaran untuk lem Aibon yang mencapai miliaran rupiah.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?" tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Dalam cuitannya itu dia juga menyertakan langsung tautan link APBD DKI, serta foto rincian detail anggaran lem Aibon dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Barat untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.

detikcom mengecek langsung tautan yang disertakan William yang kemudian terpampang rincian anggaran Rp 82 miliar tersebut. Namun pada Selasa (29/10) sekitar pukul 22.50 WIB, rincian anggaran tersebut sudah tak bisa ditemukan.


Simak juga video "PSI Ungkap Kejanggalan Lain APBD Jakarta Selain Lem Aibon" :

[Gambas:Video 20detik]


(aik/imk)


FOKUS BERITA: Kontroversi Anggaran DKI
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com