Soal Provinsi Baru di Papua, Mendagri: Kami Pakai Data Intelijen

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemekaran provinsi di Papua dilakukan karena alasan situasional. Pemerintah juga memakai laporan intelijen mengenai pertimbangan untuk provinsi baru di Papua.

"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Baca juga: Pemekaran Papua Sudah di Depan Mata, Begini Gambarannya

Aturan teknis pemekaran provinsi akan disiapkan. Calon provinsi baru yang mendapat lampu hijau adalah Papua Selatan.

"Aturan teknisnya kan bisa dibuat. Yang nggak bisa diubah kan kitab suci," kata Tito.

Baca juga: Mahfud soal Provinsi Baru di Papua: Harus Dianalisis Dulu

Tito menambahkan, ada total 183 permintaan pemekaran wilayah kepada pemerintah. Namun pemerintah memoratorium karena keterbatasan anggaran. Tito mengatakan baru wilayah di Papua yang mendapat lampu hijau pecah provinsi.

"Sementara itu. Moratorium tetap (di wilayah lain)," ujar Tito.


Simak juga video "Bertemu Mendagri Tito, Mahfud Bahas Kondisi Papua" :

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/idh)