"Kenapa Bapak Presiden Jokowi tidak bertemu para pengungsi. Apakah kami bukan bagian dari NKRI lagi, apakah kami bukan warganya lagi," kata Louis Maday, anggota Majelis Rakyat Papua perwakilan Nduga yang membacakan surat pernyataan para pengungsi dalam acara bedah buku "Duka dari Nduga" karya wartawati senior Kristin Samah.
Turut menjadi pembicara dalam acara yang digelar di Graha Oikumene GPI, Salemba itu antara lain mantan Kapolres Jayapura Kombes MH Ritonga dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Acara dipandu oleh Ronald Rischardt dari Biro Papua PGI.
Menurut Louis, di awal memimpin republik ini Jokowi pernah berjanji untuk membangun masyarakat Papua. Tapi pada akhir 2018, bukan pembangunan yang berjalan tapi pasukan TNI dan Polri yang terus bertambah. Bagi masyarakat di 12 distrik wilayah Nduga keharidan aparat itu bukannya membawa kedamaian tapi justru sebaliknya.
"Mereka ketakutan dan harus mengungsi ke daerah-daerah lain bahkan ada yang ke hutan-hutan karena ketakutan," ujarnya.
Korban jiwa yang berjatuhan kemudian bukan cuma karena kekerasan aparat, tapi kebanyakan karena mereka kelaparan. Sebab pasokan makanan terbatas, apalagi obat-obatan untuk mengobati sejumlah penyakit yang menyerang mereka.
Usman ikut menyayangkan kehadiran Jokowi ke Papua tidak dimanfaatkan untuk memberikan perhatian dan sentuhan kemanusiaan bagi para pengungsi. Sebab apa yang terjadi di sana sebetulnya lebih sebagai krisis kemanusaiaan ketimbang isu separatisme. Ia menyebut ada sekitar 180 orang yang tewas di sana karena pangan yang terbatas dan tidak ada obat-obatan. "Tapi kenapa hal semacam ini justru tidak mendapat perhatian," ujarnya.
Simak juga video "Tembus Daerah Konflik, PMI Antar Bantuan ke Warga Nduga" :
(jat/jat)











































