Saat Anies Soroti Anggaran Kertas Rp 213 M hingga Hadiah Lomba di DKI

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Rabu, 30 Okt 2019 17:15 WIB
Foto: Anies saat soroti KUA-PPAS (Dok. DiskominfoJKT)
Jakarta - Pemprov DKI mengunggah video saat Gubernur DKI, Anies Baswedan, membahas sejumlah usulan anggaran di rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama jajarannya. Anies menyoroti anggaran alat tulis puluhan miliar hingga anggaran hadiah lomba.

Sebagaimana diketahui, Anies menggelar rapat terkait penyusunan KUA-PPAS 2020 pada Rabu, 23 Oktober 2019. Acara rapat tersebut direkam dan diunggah oleh Pemprov DKI pada Selasa (29/10/2019) di akun Youtubenya. Berikut ini beberapa poin yang disampaikan:


1. Anies ingin tujuan anggaran untuk keadilan sosial

Anies ingin penyusunan KUA-PPAS 2020 dilakukan secara teliti. Penyusunan anggaran itu yang merupakan cikal bakal APBD DKI Jakarta.

"Kita sudah mulai pembahasan, di internal kita sudah lihat data-data. Saya ingin menggarisbawahi beberapa butir. Kita menyadari kondisi perekonomian, seperti saya bilang, kondisi perekonomian agak menantang sekarang. Jadi kita harus benar-benar teliti atas apa yang kita masukkan ke dalam anggaran kita," kata Anies.


[Gambas:Youtube]



Anies mengingatkan, Pemprov DKI punya waktu yang pendek dalam menyusun anggaran 2020. Dia pun menyinggung soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) DKI Jakarta yang menyusut.

"Waktunya pendek untuk 2020 ini. Tinggal satu bulan lebih sedikit. Kita harus menuntaskan. Di tahun 2020, dari catatan laporan yang saya terima, prediksi SILPA kita akan mengalami pengurangan yang sangat signifikan. Karena itu, dari proyeksi target SILPA 8,5 T berubah menjadi 3 T. Konsekwensi anggaran untuk 2020 harus kita ubah untuk menyesuaikan kondisi SILPA yang kita miliki," tutur Anies.

"Karena itu, kita berkumpul di sini, saya menggarisbawahi pentinganya kita lebih rapi dan lebih teliti di dalam anggaran yang kita susun," sambung Anies.


Anies menjelaskan soal fungsi anggaran. Dia membedakan soal fungsi anggaran swasta berbeda dengan fungsi anggaran pemerintah. Menurutnya, anggaran pemerintah fungsinya bukan untuk mencari keuntungan.

"Kita tidak bertugas untuk meningkatkan keuntungan. BUMD harus untung supaya sustainable. Tugas BUMD itu bukan untuk mendapatkan untuk sebesar-besarnya. Tugas BUMD itu jangan membebani pemerintah," kata Anies.


Selain itu, Anies mengatakan, fungsi BUMD adalah menjalankan bisnis tetapi tujuannya tetap negara. Dia ingin prinsip keadilan sosial menjadi tujuan.

"Ia menjalankan negara secara bisnis. Tapi tujuannya tetap negara. Tujuan kita itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita. Di Jakarta untuk seluruh warga Jakarta, itu pedoman kita," ujarnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4