.webp)
"Anggaran itu juga disusun Suku Dinas dan itu adalah sementara. Nanti semuanya akan kita sesuaikan dengan hasil dari masing-masing sekolah yang tentu untuk proses penyesuaian," ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah siapkan bahan untuk revisinya. Insyaalah kami hari ini sampaikan ke DPRD untuk kita kemudian kita sesuaikan, mengikuti tahapan," ucap Saefuloh.
Sementara itu, rencana pembelian unit komputer sebesar Rp 121 miliar dibatalkan. Para siswa bisa memanfaatkan komputer yang tersedia di sekolah lain saat ujian.
"Itu ada di Dinas Pendidikan, awalnya diperuntukkan untuk membantu dan memperlancar proses ujian berbasis komputer. Kemudian, dalam rangka efisiensi, kami mencoba membuat beragam alternatif. Artinya, pada saat ujian adik-adik SMK, kita bisa gunakan komputer-komputer yang SMA. Jadi coba kami pending," ucap Syaefuloh.
Sebelumnya, PSI sebelumnya menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Dinas Pendidikan DKI lalu menyebut ada salah ketik. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.
"Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis.
Halaman 2 dari 2
