.webp)
Sebagaimana diketahui, jelang berakhirnya tahun anggaran 2019, Pemprov DKI dan DPRD DKI terus membahas Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Inilah yang nantinya ditetapkan sebagai APBD 2020.
Namun, dalam proses pengusulannya, ada beberapa usulan anggaran yang menuai protes karena angkanya dinilai tak wajar. Berikut ini sederet usulan dalam (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta yang disorot:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran yang mulanya disorot ialah soal renovasi rumdin gubernur. DCKTRP DKI Jakarta merencanakan rehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Anggaran yang diusulkan Rp 2,422 miliar.
Nilai anggaran renovasi rumdin gubernur ini lantas menuai kritik. PDIP, misalnya, mempertanyakan urgensi anggaran dengan kondisi rumdin gubernur saat ini.
"Ya itu usulan dari Dinas Citata untuk melakukan renovasi rumah dinas, tapi ketika pembahasan kita akan pertanyakan urgensi dari usulan itu, untuk apa saja. Sebab kami melihat rumah dinas itu masih sangat layak, belum mendesak untuk renovasi," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).
Namun, Pemprov DKI Jakarta justru menyebut ada penghematan anggaran renovasi dinas dari saat awal perencanaan. Pada awalnya, anggaran untuk renovasi rumah dinas senilai Rp 2,9 miliar. Selain itu, tak seperti usulan pada tahun sebelumnya, rumdin ini juga tak diusulkan untuk dipasangi lift.
"Semula, di APBD 2017 dianggarkan 2,9 M dan setelah di-review lagi dengan hanya melakukan perbaikan yang memang perlu, maka bisa dihemat menjadi 2,4 M. Ini artinya, kita berhemat sekitar 20 persen dari anggaran sebelumnya," jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra dalam keterangannya, Selasa (7/10/2019).
 Foto Rumdin Gubernur DKI: (Dwi Andayani/detikcom) |
Hal senada juga disampaikan oleh Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta. Tim Sidang Pemugaran menyebut jumlah tersebut tidak terbilang besar.
"Secara angka, untuk rumah cagar budaya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi kan kami nggak tahu rinciannya," ujar Ketua Tim Sidang Pemugaran DKI Jakarta, Bambang Eryudhawan, saat dihubungi, Kamis (10/10/2019).
Bambang mengatakan rumah dinas yang juga cagar budaya tersebut memiliki luas bangunan yang besar. Dengan demikian, menurutnya, anggaran Rp 2.4 miliar terbilang kecil untuk renovasi anggaran.
"Kalau lihat luas rumah bangunannya, kalau nggak salah hampir 1000 (meter persegi) ya. 1000 kalau dibagi 2.4 kan cuma dapet Rp 2.4 juta, Rp 2.4 juta buat bangunan cagar budaya mah kecil ya," tuturnya.
2. Sempat ada biaya influencer Rp 5 m
Selanjutnya, sempat pula muncul rencana pembiayaan influencer media sosial senilai Rp 5 miliar. Namun rencana itu layu sebelum berkembang.
Anggaran itu terlihat ada di Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tepatnya pada dokumen Lampiran III Komisi B. Program Kegiatannya adalah 'Penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial'. Sasarannya adalah 'Jumlah influencer aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial'.
Targetnya, ada lima influencer yang diikutsertakan. Anggaran untuk lima influencer yang mempromosikan pariwisata Ibu Kota ini sebesar Rp 5.008.691.930,00. Pemprov DKI merasa perlu menganggarkan duit sebesar itu untuk memajukan pariwisata DKI. Namun pihak Pemprov menyatakan rencana itu sudah tak diusahakan lagi.
"Sudah dihapus sejak awal Oktober, anggaran tersebut saat ini sudah tidak ada dalam RAPBD 2020," kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Edy Junaedi, saat dikonfirmasi, Minggu (27/10/2019).
Anggaran itu dihapus lantaran kondisi keuangan DKI perlu lebih efisien. Langkah efisiensi ini dikatakannya tak terbatas pada Dinas Pariwisata saja, melainkan juga pada dinas-dinas lain.
3. Jalur sepeda Rp 73 m
Ada pula soal anggaran rencana pembangunan jalur sepeda di DKI Jakarta. Semula, rencana anggaran KUA-PPAS untuk pembangunan jalur sepeda tahun 2020 itu sebesar Rp 4,498 miliar. Namun mendadak, anggarannya ditambah Rp 69,272 miliar. Maka rencana anggaran jalur sepeda menjadi Rp 73 miliar.
Duit sebanyak itu untuk membangun 63 km dari keseluruhan target 2022 sepanjang 500 km. Salah satu alasan adanya rencana anggaran ini, karena jumlah pesepeda di DKI diklaim meningkat sampai 580 persen.
"Semula Rp 4,498 miliar, ada penambahan Rp 69,272 miliar total Rp 73,771 miliar. (Penambahan) sesuai dengan program DKI untuk mewujudkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Tahun ini (rencana) 63 km dari target (2022) 500 km jalur sepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat pemaparan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
 Foto: Anies jajal jalur sepeda ibu kota. (Arief Ikhsanudin/detikcom). |
Namun, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta belum sepakat soal anggaran pembangunan jalur sepeda. Nilai anggaran ini pun menuai protes dari sejumlah komisi.
Selain itu, Syafrin menjelaskan bahwa angka 73 miliar itu juga tak murni hanya untuk jalur sepeda saja. Dalam perincian anggaran, marka jalan thermoplastic warna putih untuk jalur sepeda dianggarkan senilai Rp 9,196 miliar dan marka cold plastic berwarna untuk marka jalur sepeda senilai Rp 51,295 miliar.
Syafrin menyebut rencana pembuatan jalur sepeda masuk saat rencana KUA-PPAS direvisi pada Oktober. Dalam revisi itu, tidak boleh ada penambahan nama anggaran baru.
"Jadi yang Rp 73 miliar itu ada beberapa komponen, tidak pure jalur sepeda sebenarnya. Karena di anggaran sudah di awal tambahan sebagian besar untuk jalur sepeda dan marka ganjil-genap," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat dihubungi, Selasa (29/10/2019).
4. Lem Aibon Rp 82 m
Belum tuntas sorotan soal anggaran jalur sepeda, muncullah anggaran lem Aibon. Usulan anggaran lem Aibon ini mulanya diungkap oleh Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. William menyoroti rencana anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2020 dan menemukan rencana anggaran penyediaan lem senilai Rp 82 miliar.
Temuan itu kemudian diunggah ke akun Twitternya, @willsarana, Selasa (29/10/2019). William juga menyertakan tautan apbd.jakarta.go.id. Dalam rencana anggaran itu, tertulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri. Total anggarannya senilai Rp 82,8 miliar.
detikcom mencoba mengecek langsung tautan yang disertakan dalam cuitan William. Di sana memang tertera anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem. Namun, setelah kembali diakses pukul 22.50 WIB, rincian anggaran itu sudah tak ditemukan.
 Foto: Screenshot RAPBD DKI 2020 |
Dimintai konfirmasi terpisah, Dinas Pendidikan DKI Jakarta merasa tidak menganggarkan pembelian lem Aibon. Sekretaris Dinas Pendidikan Susi Nurhati mengatakan kemungkinan ada terjadi kesalahan ketik.
"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponen untuk diperbaiki," ucap Susi saat dihubungi.
5. Ballpoint Rp 124 m
Selain lem aibon, William juga menyoroti anggaran ballpoint sebesar Rp 124 miliar. Anggaran ballpoint ini ada di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jaktim.
"Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).
Menurut William, itu baru sebagian dari mata anggaran yang menjadi tanda tanya. PSI akan menyisir anggaran dan mempertanyakannya satu per satu.
"Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini dan tiap kali diminta buka detail anggaran, Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," ujar William.
Halaman 2 dari 4
