.webp)
Alasannya, pembahasan sudah memasuki tahap final. PSI menilai seharusnya tidak ada lagi kesalahan fatal dan fantastis di tahap akhir ini dan semua komponen sudah rapi serta bisa dipertanggungjawabkan.
"Apa benar kesalahan input atau jangan-jangan baru diperbaiki karena masyarakat teriak? Di sistem e-budgeting kan tercatat kronologis penginputan, saya minta bukan hanya data komponen dibuka, tapi juga rekaman digital siapa input komponen apa dan kapan supaya terang benderang," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis, Rabu (30/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain anggaran lem Aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta menyoroti adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
"Itu baru sebagian saja, masih ada puluhan lainnya yang akan kami tanyakan satu-satu. Kami sudah ikuti rapat Komisi beberapa hari ini, dan tiap kali diminta buka detail anggaran Pemprov selalu mengelak. Apa yang perlu disembunyikan? Saya mau tahu yang mengusulkan siapa dan alasannya apa nilai-nilai yang diajukan fantastis sekali. Jangan sampai DPRD hanya jadi tukang stempel gubernur," ungkapnya.
Sebelumnya, William merasa ada keanehan dalam rencana anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta tahun 2020. Dia mengunggah di akun Twitter-nya soal rencana anggaran penyediaan lem senilai Rp 82 miliar.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta merasa tidak mengantarkan pembelian lem Aibon. Kemungkinan ada kesalahan ketik.
"Ini sepertinya salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponen untuk diperbaiki," ucap Sekretaris Dinas Pendidikan Susi Nurhati saat dihubungi, Selasa (29/10).
Tonton juga video Politisi PSI Surya Tjandra Jadi Wakil Menteri ATR:
(aik/imk)
