Desa Dipimpin Keturunan Raja, Ini Tantangan Desa di Maluku Tenggara

Mustiana Lestari - detikNews
Rabu, 30 Okt 2019 12:18 WIB
Foto: Didik Dwi Haryanto
Foto: Didik Dwi Haryanto
Maluku Tenggara -

Kabupaten Maluku Tenggara yang sebentar lagi berubah nama menjadi Kepulauan Kei nyatanya mempunyai potensi desa yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan salah satu desa di kabupaten ini yaitu Desa Rumadian dinobatkan sebagai desa dengan pengelolaan desa terbaik se-Indonesia tahun lalu.

Namun dengan dana kabupaten yang digulirkan sebanyak Rp 146 M ternyata kabupaten ini mempunyai angka kemiskinan yang cukup tinggi hingga 23,26 persen. Sejumlah masalah pun dinilai sebagai biang keladi belum sejahteranya kabupaten kelahiran pahlawan revolusi Karel Sadsuitubun ini.

"Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengubah ini semua tanpa SDM unggul, jadi saya bekerja sama dengan dinas PMD, dinas PU yang kita kumpulkan untuk bagaimana memberikan inovasi untuk mampu menggunakan dana ohoi (desa) secara maksimal anggarannya boleh banyak tapi kalau kemampuan kepala ohoinya (tidak mendukung)?," jelas Bupati Maluku Tenggara Muhamad Taher Hanubun kepada detikcom, beberapa waktu lalu.


SDM berkualitas memang tidak bisa serta merta sejalan dengan kondisi di Maluku Tenggara yang mengharuskan kepala desa adalah keturunan raja. Syarat keturunan raja bahkan membuat kualifikasi kepala desa sesuai peraturan menjadi gugur, misalnya minimal tingkat pendidikan.

"Kita menyadari itu yang jadi kepala desa ada persyaratan umum dan khusus. Misalnya WNI, SMA, ada persyaratan khusus harus keturunan dari kampung itu, harus dari rekomendasi raja. Di sini yang khusus itu yang mencalonkan diri itu harus mendapat rekomendasi dari raja dan sudah berjalan selama ini," tambahnya lagi.

Oleh karena itu, dia yang baru menjabat bupati setahun pun memikirkan jalan keluar yang efektif. Dia pun berharap semua bekerja sama mengatasi keterbatasan SDM ini.

"Kita sistem approach jalan terus dengan pendamping, camat dan kita datangkan coach dalam rangka meningkatkan kemampuan berpikir. Saya coba memacu biar kades kerja banyak, bicara sedikit. Bukan hanya soal mengelola uang tapi dia memahami pekerjaan yang dilakukan pemerintah," tegasnya.

" Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah nasibnya. Saya didukung oleh kepala dinas, kepala ohoi, pastur dan pendeta, para imam sehingga kita akan menjawab angka prasejahtera yang tinggi itu," lanjutnya.

Kades Dipimpin Keturunan Raja, Ini Tantangan Desa di Maluku TenggaraBupati Maluku Tenggara Muhamad Taher Hanubun Foto: Mustiana Lestari

Hal senada disampaikan Koordinator Provinsi Konsultan Pendamping Wilayah 5 Provinsi Maluku Syahrir Rumluan, Pria yang disapa Erik, ini mengaku sebagian besar desa adat tidak memperhitungkan kualifikasi akademik sang calon kepala desa sehingga ketika menjabat orang tersebut bingung memanfaatkan dana desa.

"Tapi dia raja dan orang tuanya pernah pimpin desa kalau kayak gitu ya udah gak perlu ijazah. Itu banyak di Maluku. Sekarang persoalannya kapasitas kepala desa kayak apa, bisa belajar dan memahami itu gak? sukar," tandas dia.

Dia pun menyarankan agar pemerintah pusat membantu meningkatkan kapasitas aparatur desa yang seperti ini. Bahkan jika diperlukan ada anggaran tertentu yang diaplikasikan dalam kondisi demikian.

"Untuk dia lebih memahami regulasi tentang pembangunan desa itu sendiri sehingga pemerintahan desa lebih terarah," tegasnya.

Kendala Geografis Hambat Laju Dana Desa

Selain terbentur kondisi desa adat, ada hal lain yang membuat penyaluran dana desa terhambat. Kendala itu adalah faktor geografis. Bupati Maltra Muhamad Taher Hanubun mengatakan cuaca dan angin amat mempengaruhi mobilitas warga.

"Penerapan dana ohoi itu itu 2018 , 2019 masih belum maksimal karena faktor x, misalnya cuaca. Seperti Kei Besar belum bisa melaporkan dana desa tahap dua makanya dikumpulkan sekarang," tandas Taher.

Kades Dipimpin Keturunan Raja, Ini Tantangan Desa di Maluku TenggaraKoordinator Provinsi Konsultan Pendamping Wilayah 5 Provinsi Maluku Syahrir Rumluan/Foto: Mustiana Lestari

Bukan cuma Maluku Tenggara, di Maluku ada setidaknya 1000 pulau sehingga menyulitkan koordinasi dan penyerapan dana desa.

"Ada 5 kecamatan Maltra, 4 kecamatan rawan menghadapi kondisi tertentu Januari sampai Maret nggak bisa kita nyeberang, angin badai, gelombang sampai 3-5 meter perahu kecil nggak bisa menyeberang," terang Erik. Untuk mengetahui informasi lainnya dari Kemendes PDTT klik di sini.




(mul/mpr)