Pemprov DKI Siap Hadapi Guru Honorer yang Gugat Anies Rp 5 Miliar

Haris Fadhil - detikNews
Rabu, 30 Okt 2019 09:37 WIB
Anies Baswedan (Foto: Rengga Sancaya-detikcom)
Anies Baswedan (Foto: Rengga Sancaya-detikcom)
Jakarta - Salah satu guru honorer di DKI Jakarta, Sugianti, menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dengan nilai Rp 5 miliar gara-gara tak kunjung diangkat menjadi PNS meski dinyatakan telah lolos. Pemprov DKI menyatakan siap menghadapi gugatan itu.

"Selalu siap, itu memang tugas Biro Hukum," kata Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah, Selasa (29/10/2019) malam.

Dia mengatakan saat ini belum membaca secara detail gugatan tersebut. Yayan mengatakan bakal berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan gugatan itu mulai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Nanti kepegawaian kita koordinasi dengan BKD dan BKN," ucapnya.



Sebelumnya, Sugianti mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan telah diterima dengan nomor registrasi 1916/SK/PENGA/Inadt/2019/PN.Jaktim.Tim. Pihak-pihak yang digugat adalah Gubernur DKI Anies Baswedan, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, Kadisdik DKI Jakarta, dan Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta.

Pengacara Sugianti, Pitra Romadoni, mengatakan gugatan sebesar Rp 5 miliar dihitung berdasarkan kerugian materi yang diderita Sugianti selama belum diangkat menjadi PNS sejak dinyatakan lolos seleksi calon PNS pada 2014. Pitra meminta para pihak tergugat lekas mengangkat kliennya menjadi PNS. Jika hal itu dilakukan, pihaknya bersedia mencabut gugatan.

Sugianti sendiri sudah mengirimkan somasi kepada pihak terkait. Namun somasi tersebut tidak direspons. Pitra menjelaskan somasi dikirimkan ke Disdik DKI karena dinilai tidak bertanggung jawab terhadap status Sugianti, yang seharusnya ditetapkan sebagai PNS. Padahal kliennya itu telah lulus dalam seleksi PNS K2 pada 2013.

Dia mengatakan Sugianti tak kunjung mendapat SK meski proses pemberkasan administrasi PNS telah selesai pada 2015. Disdik DKI tidak memproses SK PNS Sugianti karena guru tersebut berpindah-pindah tugas. Pitra membantah alasan Disdik.



Sugianti juga sudah membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan menggugat Disdik DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menang. Merasa tidak puas, Pitra menyebut, Dinas Pendidikan mengajukan banding hingga tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). Namun tidak dikabulkan, sehingga hasil pengadilan menguatkan Sugianti untuk segara ditetapkan menjadi PNS.

"Ada datanya nih, putusan PTUN No. 294/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Mei 2017, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya," kata Pitra.

"Lalu di putusan banding No. 236/B/2017/PT.TUNJKT tanggal 8 November 2017, memproses pengangkatan penggugat sebagai CPNS. Dan putusan kasasi No. 159K/TUN/2018 tanggal 27 Maret 2018, menyatakan gugatan termohon tidak dapat diterima," imbuhnya. (haf/haf)