Wajibkah Menteri Pakai Mobil Dinas?

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik menteri di Kabinet Indonesia Maju sejak pekan lalu. Namun, masih ada menteri yang tak menggunakan mobil dinas untuk kegiatannya, salah satunya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Sebenarnya, wajibkah menteri menggunakan mobil dinas?

Aturan tentang pemberian mobil dinas bagi para menteri itu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 1980 tentang Hak Keuangan dan Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Pemberian kendaraan dinas itu diatur dalam pasal 5 ayat yang bunyinya:

(1) Kepada masing-masing menteri negara disediakan sebuah rumah jabatan milik negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudinya.
(2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanggung oleh negara.

Baca juga: Prabowo Kembali Ngantor dengan Mobil Pribadi Alphard Putih

Sementara untuk jenisnya, kendaraan dinas menteri itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Kendaraan dinas untuk menteri disebut berupa sedan dan atau SUV dengan kualifikasi A, yakni kapasitas mesin 3.500 cc serta enam silinder.

Lalu apakah para menteri wajib menggunakan kendaraan dinas yang disediakan negara?

"Tidak diatur atau belum ada ketentuannya, yang diatur bahwa Setneg bertugas menyediakan fasilitas mobil dinas tersebut," kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama, Selasa (29/10/2019).