APIP Diperkuat, KPK Minta Pengangkatan Inspektur Daerah Transparan

Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berisi penguatan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) atau inspektorat. KPK pun menilai aturan tersebut sudah tepat.

"Betul, itu yang telah disampaikan pada Presiden. Waktu itu telah didiskusikan antara KPK-Kemenpan-Kemendagri," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan, Selasa (29/10/2019) malam.

Baca juga: KPK Heran Aturan Penguatan Inspektorat Daerah Tak Kunjung Terbit

Dia meminta proses pengangkatan pejabat APIP di daerah atau inspektur pada Inspektorat tingkat provinsi dan kabupaten/kota bisa dilakukan transparan. Tujuannya, agar pelaksanaan fungsi pengawasan bisa maksimal.

"Pesan KPK adalah pengangkatan pejabat APIP harus transparan dan akuntabel serta memiliki integritas tinggi agar mampu melakukan pengawasan dengan baik," ucapnya.