Dukung Ide Provinsi Baru di Papua, DPD Segera Bentuk Pansus

Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung pemerintah untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua. DPD mengatakan akan membentuk panitia khusus (Pansus) terkait pemekaran wilayah tersebut.

"Kita akan membuat Pansus mengenai Papua dan kita akan memberikan dukungan karena kita anggap itu memang perlu juga dan wilayahnya juga terlalu luas kan," ujar Anggota DPD RI, Fadel Muhammad, saat dihubungi, Selasa (29/10/2019) malam.

"Ada, (rapat dengan pemerintah) rencananya segera. Minggu depan," kata Fadel.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadel menilai pemekaran wilayah Papua penting untuk dilakukan. Menurutnya pemekaran tersebut berdampak pada peningkatan pelayanan masyrakat.

"Pemekaran tersebut karena memang Papua wilayahnya luas dan ada urgensinya untuk supaya pelayanan terhadap masyarakat makin baik," ujar Fadel.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat akan menambah dua provinsi baru di Papua. Pemekaran tersebut sedang dijajaki pemerintah pusat.

"Namun sepertinya dari pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi. Ini yang lagi kami jajaki," kata Mendagri di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Tito menyebut yang bakal menjadi provinsi baru di Papua adalah Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, wilayah Papua tengah masih masih menunggu kesepakatan penamaan provinsi dari tokoh setempat.

"Yang jelas Papua Selatan sudah okelah. Tinggal pemekaran Kota Marauke harus karena harus lima, sementara baru empat, Mappi, Beoven Digoel, Asmat, Marauke," ujarnya.

"Di pegunungan itu ada namanya Mepago, itu di Paniai. Itu sama Lapago di Wamena, Jayawijaya. Dari para pimpinan di Lapago, maunya ada Provinsi Pegunungan Tengah, berpusat di Jayawijaya, Wamena. Sementara ada beberapa bupati lagi menghendaki namanya Provinsi Papua Tengah, bukan Pegunungan Provinsi Papua Tengah, meliputi Timika, daerah Mepago, sama daerah Nabire. Itu pusatnya adanya di Timika," ujarnya.