detikNews
Selasa 29 Oktober 2019, 19:53 WIB

Pemprov DKI Diminta Bentuk Unit Khusus Pembebasan Lahan

Angga Laraspati - detikNews
Jakarta - Pembangunan di DKI Jakarta dalam menghadirkan kota yang baik untuk warganya terus dilakukan, termasuk pembangunan untuk penyediaan perumahan untuk rakyat. Menurut Ketua Koalisi Pemerhati Rumah Rakyat (KPRR) Ahmad Ridwan, dalam mempercepat pembangunan rumah susun, diperlukan unit khusus untuk pembebasan lahan di dalam Dinas Perumahan DKI Jakarta.

"Kebutuhannya rumah susun di Jakarta sangat besar, tetapi solusinya belum ada di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Anies Baswedan. Unit khusus pengadaan tanah ini perlu sekali agar proses pembebasan lahan bisa di tangani lebih serius jika memang ada UPT pengadaan tanah dalam Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan sangat berbeda kinerjanya. Penyerapan sangat rendah di Dinas Perumahan, yang kasihan rakyat bagaimana bisa menikmati pembangunan ibu kota kalau lahannya saja belum ada," kata Ahmad dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2019).

Ahmad menambahkan, saat ini permasalahan pembebasan lahan belum terlaksana karena saat ini untuk pengadaan lahan hanya 0,02 persen dari anggaran yang sudah dianggarkan dan yang sudah terlaksana memerlukan waktu yang cukup panjang dalam prosesnya pembebasan lahan.


"Jika dalam pembebasan lahan saja belum berjalan, mau bagaimana susun roadmap pembangunan perumahan rakyat? Harus ada strategi yang keberlanjutan untuk menyiapkan rumah susun untuk masyarakat DKI Jakarta," ujar Ahmad.

Dia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta sudah menganggarkan dana untuk membangun rusunawa. Sayangnya, penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat terhadap anggaran pengadaan tanah perumahan rakyat dan kawasan pemukiman masih minim. Menurut Ahmad, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus berani mempertanyakan atau mengevaluasi kinerja anak buahnya.

"Dengan penyerapan anggaran yang satu persen pun tidak sampai, harus ada evaluasi dari Gubernur untuk kinerja dinas perumahan," tutupnya.


Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto juga mengatakan memang penyerapan anggaran rendah baru 13,01 persen dari target 31.10 persen hingga September 2019.

"Ada beberapa target awal tengah tahun untuk lahan, lahan kita September ini baru serap, harusnya Juli serap, baru September ini diserap. Karena ada beberapa lahan yang perlu penelitian lebih lanjut," ujar kelik.
(akn/akn)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com