Sekda DKI Tegaskan Tak Perlu Pergub Baru untuk Bahas Revisi Anggaran

Arief Ikhsanudin - detikNews
Selasa, 29 Okt 2019 19:37 WIB
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Gedung Balai Kota DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan Pergub tidak perlu diterbitkan untuk membahas revisi rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Pembahasan rencana KUA-PPAS 2020 diantarkan untuk dibahas melalui surat bukan Pergub 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

"Jadi, surat kita itu dari tanggal 5 Juli kita kirim ke sini (DPRD), kita ingatkan lagi Oktober, setelah itu kita maklumi terjadi transisi anggota dan AKD, baru mulai pembahasan," ujar Saefullah kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (29/10/2019).


Rencana KUA-PPAS yang masuk Juli memiliki nilai anggaran Rp 95,9 triliun. Setelahnya, terjadi revisi pada Oktober menjadi Rp 89,4 triliun.

"Surat itu sampai saat ini belum pernah kita cabut. Belum pernah ada dokumen lain tentang itu. Jadi KUA-PPAS kita adalah yang pertama tidak pernah ada lagi. Hanya Rp 95 koma sekian (triliun)," kata Saefullah.

"Kemarin kan saya dikasih kesempatan oleh Banggar di tahap pertama itu, paparan di sana (soal revisi), saya sampaikan kondisi ekonomi, globalnya, dana bagi hasil pemerintah pusat tidak masuk semua ke kita," ujarnya.

Revisi anggaran, menurut Saefullah, tidak perlu ada surat baru. Hanya keterangan bahwa ada hal-hal yang diubah dalam pembahasan.


"Jadi yang dibahas sekarang tetap yang pertama yang Rp 95 triliun, yang kemarin (revisi) itu sekedar kertas kerja. Orang kerja kan coret-coret bilang yang ini yang penting, yang itu sebagian bahan bahasan dengan anggota Dewan, jadi nggak perlu surat gubernur lagi," kata Saefullah.

Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI Jakarta menolak membahas revisi rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Alasannya, Komisi D menyebut belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) pengantar perubahan rencana KUA-PPAS 2020.

"Sejak awal kami sudah gelisah, rapat ini seharusnya memang belum dilaksanakan. Ini revisi belum selesai, kerangka belum ketahuan per komisi. Kalau diteruskan akan mubazir rapatnya. Kita sudah bahas nanti di Banggar (Badan Anggaran) besar bisa berubah. Jadi kita tunggu saja revisi Pergub baru setelah itu penyelesaian Banggar besar," ucap Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah, kepada wartawan, Senin (28/10).



Simak juga video "Prasetyo Jadi Ketua DPRD DKI: Masalah Banjir dan Macet Jadi Prioritas!" :

[Gambas:Video 20detik]

(aik/fdn)