Paripurna Penetapan Mitra Kerja Komisi DPR Hujan Interupsi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 29 Okt 2019 18:52 WIB
Ilustrasi ruang paripurna DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Ilustrasi ruang paripurna DPR. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Rapat paripurna DPR mengesahkan mitra kerja untuk 11 komisi. Penetapan ini diwarnai interupsi menolak satu kementerian hanya bermitra dengan satu komisi.

Rapat paripurna DPR hari ini juga telah mengesahkan mitra kerja untuk 11 komisi yang ada di DPR. Namun, penetapan mitra kerja itu dihujani interupsi yang tidak setuju satu kementerian hanya bermitra dengan satu komisi.

Rapat paripurna digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2019), dan dipimpin Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Aziz mulanya membacakan mitra kerja masing-masing komisi di DPR.




Komisi I membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi
Komisi II pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur
Komisi III membidangi hukum, HAM, dan keamanan
Komisi IV membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, dan kelautan
Komisi V membidangi infrastruktur dan perhubungan
Komisi VI membidangi industri, perdagangan, dan investasi
Komisi VII membidangi energi dan ristek
Komisi VIII agama, sosial, perempuan dan anak
Komisi IX membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial
Komisi X membidangi pendidikan, olahraga, dan kepariwisataan
Komisi XI membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan




Namun, saat Aziz akan menanyakan persetujuan anggota Dewan untuk mitra kerja tersebut, anggota Dewan ramai-ramai memberikan interupsi. Anggota DPR F-PKS Tifatul sembiring mempertanyakan mengapa mitra kerja untuk KLHK hanya berada di Komisi IV dan bukan dengan Komisi VII.

"Tadi kami dengar bahwa untuk nomenklatur KLH itu dipindahkan ke Komisi IV, padahal selama ini di Komisi VII. Nah core dari Komisi VII sementara perusak lingkungan hidup yang paling besar selama ini adalah pertambangan, yaitu yang ada di Komisi VII. Jadi kami berharap dan mengusulkan di sini KLH itu dipindahkan ke Komisi VII karena PR karena ESDM ada di sana jadi sekaligus mengawasi lingkungan hidup," ujar Tifatul.

Sementara itu, anggota DPR F-Golkar Maman Abdurrahman mengatakan fungsi pengawasan sektor ESDM dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, jika mitra kerja KLHK ada di Komisi IV, itu akan mempengaruhi fungsi pengawasan secara keseluruhan.

"Kalau KLHK ke Komisi IV akan pengaruhi fungsi pengawasan secara keseluruhan. Ke depan, Komisi VII punya agenda besar. UU Minerba, UU Energi Terbarukan, dan UU Migas. Butuh koordinasi dengan Kementerian LHK. Menjadi sangat penting dan jadi misleading jika KLHK ke Komisi IV," ucap Maman.

Aziz lalu menengahi interupsi-interupsi yang datang. Menurutnya, mitra kerja komisi sebaiknya ditetapkan dan jika dirasa tidak tepat bisa melalui rapat konsultasi kembali.

"Kalau kita perpanjang ini akan panjang. Ini kan sudah kita lakukan di dalam rapat konsultasi pengganti Bamus. Nanti kalau sudah ditetapkan pimpinan komisi dan sudah masuk, kita bisa kalau memang dirasakan tidak tepat, kita bisa rapat konsultasi lagi. Bisa disepakati ya? Setuju?" tanya Aziz.

"Setuju," jawab anggota Dewan yang dilanjutkan dengan ketuk palu pimpinan.

Meski sudah ketuk palu penetapan, hujan interupsi masih berlangsung. Aziz kembali menengahi dan memberi penjelasan jika keputusan satu kementerian hanya bermitra dengan satu komisi sudah melalui mekanisme yang berlaku.

"Bahwa telah kami sampaikan bahwa mekanisme telah kami lalui di pimpinan. Kami juga tidak sekonyong-konyong. Kita memahami mekanisme dalam pengambilan keputusan. Makanya kita lewat rapat konsultasi pengganti Bamus, dan itu sudah kami musyawarahkan, perdebatan itu sudah kami lalui. Dan terakhir disepakati oleh semua pimpinan fraksi," tutur Aziz.

"Sehingga untuk mengirit waktu supaya kita bisa jalan dengan pimpinan-pimpinan komisi dan AKD yang terkait di lapangan, minggu depan silakan salurkan melalui pimpinan-pimpinan fraksi untuk kita rapatkan lagi. Bisa disepakati?" lanjutnya.

Suara 'setuju' pun datang dari para anggota Dewan. Aziz kembali mengetuk palu sidang tanda pengesahan. (azr/fdn)