"Jadi waktu nyusun Rp 4 miliar itu belum ada master plan, nah sekarang sudah ada master plan yang terintegrasi dengan moda transportasi lain. Maka, kalau itu sudah bisa disampaikan secara argumentatif ya bisa disetujui, cuma mungkin saya juga memang agak mengejutkan ya besarannya seperti itu, apa tidak ada cara lain?" ujar Syarif kepada wartawan, Selasa (29/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syarif menilai perlunya pemaparan luas tentang konsep matang jalur sepeda ini, karena jika ini terealisasi ini akan menghabiskan banyak uang hingga puluhan miliar. Ia meminta Pemprov DKI mengkaji ulang atau melakukan survei untuk mengurkur minat orang dalam memakai jalur sepeda.
"Jadi harus dipaparkan lagi kajian penggunaanya seperti apa, bagaimana, sehingga angka yang menjadi 73 (miliar) itu sepadan dengan target orang yang akan gunakan jalur sepeda itu. Dikaji lagi, karena apa? kita sedang hadapi defisit, setiap SKPD harus sama-sama turut aktif mengefisienkan seluruh mata anggaran kegiatan," jelasnya.
Sebelumnya, Dishub DKI Jakarta menyampaikan usulan anggaran jalur sepeda saat rapat bersama DPRD DKI. Namun, DPRD DKI merasa rencana itu belum jelas dan mendadak naik tak sesuai rencana awal.
"Semula Rp 4,498 miliar, ada penambahan Rp 69,272 miliar total Rp 73,771 miliar. (Penambahan) sesuai dengan program DKI untuk mewujudkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Tahun ini (rencana) 63 km dari target (2022) 500 km jalur sepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat pemaparan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10).
Sejumlah anggota Komisi B dan C pun melontarkan kritik keras. Mereka mempertanyakan anggaran Pemprov yang tiba-tiba naik tinggi.
Halaman 2 dari 2











































