Kata Pengamat soal Usulan Anggaran Jalur Sepeda Rp 73 M Pemprov DKI

Jakarta - Pemprov DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pembangunan jalur sepeda. Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengatakan Pemprov DKI perlu lakukan perincian anggaran dan perencanaan proyek dengan benar.

"Saya kira, bukan pada jumlah uangnya aja, tapi pertama kita harus tahu dulu berapa km (jalur sepeda), di kawasan mana gitu," ujar Amir Hamzah ketika dihubungi detikcom, Senin (28/10/2019) malam.

Dari informasi yang dirangkum detikcom, Pemprov DKI mengusulkan Rp 73 miliar untuk 500 km jalur sepeda. Amir menyebut Pemprov harus lebih rinci dalam menjabarkan pembangunan jalur sepeda per tahunnya.

"500 km untuk sampai ke tahun 2022, itukan berarti anggaran untuk rencana multi years, kalau untuk multi years sih bisa aja, tapi kan pengalokasiannya harus per tahun, sesuai dengan target juga, panjangnya berapa, 2020 berapa, 2021 nanti berapa, 2022 berapa," ujar Amir.

Baca juga: Dishub DKI Klaim Jumlah Pesepeda Naik Dratis sejak Uji Coba Jalur Khusus

Amir menilai pembangunan 500 km jalur sepeda dengan dana sebesar Rp 73 M sah-sah saja. Namun, perlunya pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan DPRD DKI.

"Ya bisa saja kalau misalnya untuk 500 km nanti kita bisa hitungkan, tapi pada saat pembahasan KUA-PPAS yang baru bisa dilihat. Ini kan baru tahapan penyampaian pra rancangan ke DPRD kan. Nah terus KUA-PPAS dipelajari oleh DPRD. Kan baru dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pimpinan dewan dengan gubernur mengenai KUA-PPAS itu, kalau sudah ditandatangani baru masuk ke penyampaian rapat pleno mengenai rencana apbd 2020," ujar Amir.