Kata Pengamat soal Usulan Anggaran Jalur Sepeda Rp 73 M Pemprov DKI

Foto ilustrasi jalur sepeda yang sulit steril dari kendaraan: Grandyos Zafna-detikcom

Jakarta - Pemprov DKI mengusulkan anggaran sebesar Rp 73 miliar untuk pembangunan jalur sepeda. Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah mengatakan Pemprov DKI perlu lakukan perincian anggaran dan perencanaan proyek dengan benar.

"Saya kira, bukan pada jumlah uangnya aja, tapi pertama kita harus tahu dulu berapa km (jalur sepeda), di kawasan mana gitu," ujar Amir Hamzah ketika dihubungi detikcom, Senin (28/10/2019) malam.

Dari informasi yang dirangkum detikcom, Pemprov DKI mengusulkan Rp 73 miliar untuk 500 km jalur sepeda. Amir menyebut Pemprov harus lebih rinci dalam menjabarkan pembangunan jalur sepeda per tahunnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"500 km untuk sampai ke tahun 2022, itukan berarti anggaran untuk rencana multi years, kalau untuk multi years sih bisa aja, tapi kan pengalokasiannya harus per tahun, sesuai dengan target juga, panjangnya berapa, 2020 berapa, 2021 nanti berapa, 2022 berapa," ujar Amir.

Amir menilai pembangunan 500 km jalur sepeda dengan dana sebesar Rp 73 M sah-sah saja. Namun, perlunya pembahasan rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan DPRD DKI.

"Ya bisa saja kalau misalnya untuk 500 km nanti kita bisa hitungkan, tapi pada saat pembahasan KUA-PPAS yang baru bisa dilihat. Ini kan baru tahapan penyampaian pra rancangan ke DPRD kan. Nah terus KUA-PPAS dipelajari oleh DPRD. Kan baru dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara pimpinan dewan dengan gubernur mengenai KUA-PPAS itu, kalau sudah ditandatangani baru masuk ke penyampaian rapat pleno mengenai rencana apbd 2020," ujar Amir.

Amir mengatakan Pemprov DKI mesti detail dan rinci dalam membuat master plan pembangunan jalur sepeda agar anggaran besar itu dapat disetujui DPRD.

"Ini harus rinci, tahun 2020 ini bisa keberapa dulu, karena juga kan jalur sepeda itu ada bagian yang apa namanya, mungkin ambil perkarangan orang, ada pembebasan lahan dan lain-lain, dari awal harus ada perencanaan," ujar Amir

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta belum sepakat soal anggaran pembangunan jalur sepeda. DPRD merasa rencana itu belum jelas dan mendadak naik dari rencana awal.

"Semula Rp 4,498 miliar, ada penambahan Rp 69,272 miliar total Rp 73,771 miliar. (Penambahan) sesuai dengan program DKI untuk mewujudkan pembangunan jalur sepeda di Jakarta. Tahun ini (rencana) 63 km dari target (2022) 500 km jalur sepeda," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo saat pemaparan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Salah satu anggota Komisi B dari Fraksi DPRD DKI Jakarta, Manura Siahaan, bertanya soal rencana besar (master plan) pembangunan jalur sepeda. Jika tidak ada, anggaran ini kemungkinan akan dicoret.

"Kalau tak mampu tunjukkan itu (master plan) saya rekomendasikan dicoret. Semua yang tidak terintegrasi dengan mengatasi kemacetan, dicoret," kata Manura.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C Pandapotan Sinaga, bertanya soal alasan peningkatan anggaran. Padahal Pandapotan menyebut ada pemotongan rencana anggaran secara umum di DKI Jakarta.

"Setelah lakukan efisiensi, kalian malah naik Rp 69 miliar. Perencanaan bagaimana? Harus dipastikan, nggak mungkin selama satu hari bisa naik," kata Pandapotan.