"Kalau PKS itu arahannya supaya anggota dewan menjalankan tugas dan tupoksinya. Itu aja pokoknya, nah secara umum anggota dewan akan menjalankan tugas dan fungsinya, ada anggaran, ada pengawasan, ada pelayanan masyarakat," ujar Ketua Dewan Syuro DPW PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi, Senin (28/10/2019) malam.
Baca juga: Apa Untungnya Prabowo Mulai Kritisi Anies? |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya arahannya secara umum, jadi gini, selama siapapun yang sesuai dengan aturannya, apalagi yang di kritik? Iya artinya kan mengkritik itu jika tidak sesuai aturan, kita luruskan gitu," kata Suhaimi.
Wakil Ketua DPRD DKI itu juga menilai saat ini Anies baik masih konsisten untuk menuntaskan janji kampanyenya. Ia menegaskan PKS hingga saat ini masih mendukung Anies untuk menyelesaikan program kerjanya dan janji kampanyenya.
"Ya iya lah otomatis (dukung), kan ini partai pengusung, janji itu akan ditagih oleh masyarakat. PKS akan jalankan di DPRD sesuai dengan fungsinya," ucapnya.
SEbelumnya, WMenurut Dahnil, instruksi agar kritis itu disampaikan Prabowo kepada kader Gerindra yang menjadi anggota Dewan, baik di DPR maupun DPRD. akil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengungkap adanya arahan langsung dari Ketum Prabowo untuk mulai mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan.
"Bantu rakyat dengan dukung program pemerintah yang prorakyat. Tetap kritis bersama rakyat," kata Syarif soal pesan Prabowo itu.
Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan instruksi itu tidak spesifik untuk mengkritik Gubernur DKI Anies Baswedan. Menurut Dahnil, instruksi agar kritis itu disampaikan Prabowo kepada kader Gerindra yang menjadi anggota Dewan, baik di DPR maupun DPRD.
Baca juga: Prabowo Mulai Kritisi Anies, Why? |
Diketahui, belakangan ini Gerindra DKI menyoroti capaian kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Kinerja itu menjadi pertimbangan Gerindra untuk menyikapi anggaran TGUPP pada 2020. Dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, Bappeda DKI Jakarta mengusulkan anggaran untuk TGUPP sebesar Rp 21 miliar.
Halaman 2 dari 2