Belum Ada Pergub, Komisi D DPRD DKI Tunda Bahas Anggaran 2020

Gedung DPRD DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Komisi D DPRD DKI Jakarta menolak membahas revisi rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Alasannya, Komisi D menyebut belum ada Peraturan Gubernur (Pergub) pengantar perubahan rencana KUA-PPAS 2020.

"Sejak awal kami sudah gelisah, rapat ini seharusnya memang belum dilaksanakan. Ini revisi belum selesai, kerangka belum ketahuan per komisi. Kalau diteruskan akan mubazir rapatnya. Kita sudah bahas nanti di Banggar (Badan Anggaran) besar bisa berubah. Jadi kita tunggu saja revisi Pergub baru setelah itu penyelesaian Banggar besar," ucap Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah, kepada wartawan, Senin (28/10/2019).

Diketahui, Pemprov merevisi rencana KUA-PPAS 2020 pada bulan Oktober. Yang awalnya rencana anggaran sebesar Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89,4 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pergub terkait KUA-PPAS 2020 ini harus direvisi karena ada defisit sebesar Rp 8 triliun. Ini harus ada revisi, tidak boleh tidak. Tidak bisa lisan. Berbicara soal aturan. Ya harus taat aturan," kata Ida.

Ida menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terlalu tinggi menentukan rencana anggaran. Namun rencana itu terhalang pendapatan.

"Ini sebenarnya bisa, ya. Kalau Gubernur defisit sekitar Rp 8 T, Rp 3 triliun dari pendapatan kita, tidak sesuai target. Selama ini Pak Gubernur terlalu tinggi menargetkan APBD. Berapa sih realistisnya? Jangan terlalu tinggi-tinggi juga target pajaknya. Kan target pajak tidak berhasil. Ada apa?" kata Ida.

Dia berharap Anies segera mengeluarkan Pergub pengganti Pergub No 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020, yang menjadi dasar rencana KUA-PPAS. Perubahan peraturan bisa saja mempengaruhi waktu pembahasan.

"Bisa mempengaruhi (waktu) bisa tidak. Kalau mau rapat sampai malam ya bisa keuber. Sambil kita tunggu sampai malam. Revisi Pergub selesai kapan? Syukur-syukur hari ini selesai. Ini berlaku untuk seluruh SKPD, semoga komisi lain sama," ucap Ida.