Ini Kesimpulan Komnas HAM di Peristiwa 22 Mei, Soroti Kekerasan oleh Polisi

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 28 Okt 2019 16:54 WIB
Konferensi pers di Komnas HAM terkait peristiwa 21-23 Mei 2019. (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Konferensi pers di Komnas HAM terkait peristiwa 21-23 Mei 2019. (Farih Maulana Sidik/detikcom)
Jakarta - Komnas HAM menemukan adanya kekerasan yang dilakukan oknum kepolisian saat aksi demonstrasi yang berlangsung pada 21-23 Mei 2019. Selain itu, berbagai temuan dipaparkan oleh Komnas HAM melalui Tim Pencari Fakta (TPF).

"Kekerasan yang terjadi dalam peristiwa 21-23 Mei 2019 adalah kelanjutan dari sikap yang menolak hasil pilpres yang telah diumumkan oleh KPU RI," ujar Wakil Ketua TPF Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Peristiwa 21-23 Mei 2019 bermula dari aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung ricuh. TPF Komnas HAM disebut Beka telah bertemu dengan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Polri yang dipimpin Komjen Moechgiyarto pada 11 dan 17 Juni 2019. Informasi dari TGPF Polri, Beka menyebut ada 10 orang tewas dari peristiwa tersebut di Jakarta dan Pontianak.


Beka menyebut 8 orang terluka tembak dan 1 orang terluka di kepala dari hantaman benda tumpul di Jakarta. Sedangkan seorang lagi di Pontianak mengalami luka tembak.

"Empat dari 10 orang yang meninggal dunia adalah anak-anak sehingga patut diduga ada upaya menjadikan anak-anak sebagai korban dan sasaran kekerasan untuk memancing emosi massa," kata Beka.

Beka pun meminta polisi untuk segera menemukan siapa pelaku yang telah menewaskan 10 orang itu. Setelahnya para pelaku itu harus diproses hukum.



Dugaan Kekerasan Oknum Polisi

Beka menyebutkan temuan TPF lain terkait kekerasan yang dilakukan oknum polisi. Bukti kekerasan itu disebut Beka terekam dalam video di Kampung Bali, di depan kantor Kementerian ATR/BPN, di Jalan Kota Bambu Utara I, di Pos Penjagaan Brimob, dan di Jalan KS Tubun.

Tindakan kekerasan itu, disebut Beka, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Untuk itu, dia meminta petinggi Polri untuk menjatuhkan tindakan tegas pada para oknum itu.

"Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri, baik disebabkan karena emosi akibat mengetahui terjadinya pembakaran asrama Polri di Petamburan atau karena tidak mampu mengendali emosi akibat kelelahan, tidak dapat dibenarkan," kata Beka.


"Oleh karena itu, pimpinan Polri harus mengambil tindakan hukum atas semua peristiwa kekerasan tersebut," imbuh Beka.

Selain itu, Beka menyebutkan, TPF menemukan adanya laporan orang hilang setelah peristiwa 21-23 Mei tersebut. Menurut Beka, ada total 32 laporan orang hilang yang diduganya akibat akses informasi dari kepolisian yang tidak sampai pada keluarga.

"Munculnya laporan masyarakat terkait dengan orang hilang tersebut disebabkan oleh kurangnya akses atas informasi, khususnya administrasi penyelidikan dan penyidikan, di mana terhadap setiap orang yang ditangkap dan/atau ditahan wajib diberitahukan kepada keluarganya," kata Beka. (dhn/fjp)