Jakarta - Lokataru Foundation menyoroti
aksi mahasiswa yang terjadi akhir-akhir ini. Lokataru menilai pemerintah seolah-olah takut dengan kerumunan massa pada saat menyampaikan pendapat di muka umum.
"Soal aksi mahasiswa yang Reformasi Dikorupsi kemarin, kemudian juga terkait Papua. Ini sebenarnya punya dua persoalan mendasar. Jadi negara begitu takut dengan kumpulan besar, itu kemudian menjelma dalam bentuk statement, menjelma dalam bentuk ekspresi, ungkapan yang diserang langsung kepada negara," ujar Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation, Mufti Makarim saat diskusi 'Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia Era Jokowi' di Ashley Hotel, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, (28/10/2019).
Mufti menegaskan kebebasan berpendapat adalah pilar agar negara bisa terus berjalan. Setidaknya ada empat hak yang harus diberikan negara kepada warganya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal kalau kita lihat negara besar Amerika sendiri mengatakan kebebasan berbicara adalah pilar dari hak yang menyebabkan negara itu bisa eksis. Kalau kita lihat awal dalam proses formulasi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), nggak bisa diabaikan negara itu harus menjamin 4 aspek. Pertama freedom of speech (kebebasan berpendapat), freedom of religion, freedom from fear, freedom of want," ujarnya.
Mufti berharap Indonesia tidak antikebebasan berpendapat. Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah cita-cita demokrasi.
"Jadi kalau sekarang justru alergi dengan freedom of speech ini jangan-jangan kita punya cita-cita demokrasi yang ambigu. Beberapa teman-teman di Lokataru, apakah yang kita harapkan demokrasi tanpa hak," lanjut Mufti.
Mufti mengatakan mimpi Indonesia adalah menjadi negara yang stabil baik secara politik maupun pembangunan. Namun, untuk mencapai mimpi itu, 4 pilar demokrasi tersebut harus dikedepankan.
"Mimpinya adalah kita negara modern, negara yang politiknya stabil, kita mau negara yang development-nya sudah selesai dan itu saya tidak punya gambaran lain selain menoleh ke negara tetangga. Makanya kecenderungannya adalah 4 pilar yang saya sampaikan itu digerogoti satu-satu," imbuhnya.
Mufti menilai kebebasan berpendapat saat ini banyak sandungannya. Dia menyebut kebebasan berpendapat itu kemudian berujung pada dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap kepala negara.
"Tapi yang paling fatal pilar yang paling fundamental adalah freedom of speech, orang tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara, sandungannya banyak betul. Kalau dulu sandungannya adalah nama baik, kalau sekarang penistaan agama, kemudian juga penghinaan kepala negara dan seterusnya, ini juga semakin meluas," kata Mufti.
Mufti menilai aksi mahasiswa beberapa waktu terakhir berhasil menciptakan kerumunan massa yang besar. Sehingga aksi tersebut dapat memberikan tekanan kepada negara.
"Ini yang saya kira dalam konteks aksi mahasiswa dan gerakan di Papua kemarin yang dikhawatirkan adalah crowd, berkembangnya kerumunan besar yang kemudian bisa bergerak memberikan tekanan kepada negara," lanjutnya.
Direktur YLBHI, Asfinawati, juga meminta pemerintah menjamin kebebasan sipil tetap ada di Indonesia. Menurutnya, kebebasan sipil merupakan hak setiap orang.
"Kebebasan sipil adalah hak, tapi tidak hanya hak. Kebebasan sipil adalah instrumen, sarana atau prasarat untuk mendapatkan hak lainnya. Jadi petani, buruh, jurnalis, mahasiswa, ibu rumah tangga dan lain-lain tidak mungkin mendapatkan haknya yang direbut oleh siapapun kalau dia tidak punya sarana kebebasan sipil," ujar Asfinawati.
Asfinawati menilai ada penghalangan atau pembatasan aksi di sejumlah tempat. Dia juga menilai terjadi pembubaran aksi yang tidak sah dan tindak kekerasan.
"Kalau kita lihat spesifik kebebasan pendapat di muka umum. Mulai dari pengahalangan atau pembatasan aksi baik tempatnya baik aksinya sendiri adalah orang yang dibuat supaya tidak bisa aksi. Kemudian pembubaran tidak sah, ada tindakan kekerasan, kriminalisasi bahkan perburuan hingga penculikan," kata Asfin.
"Ini sebetulnya menunjukan derajat yang berbahaya, kampus itu kan ruangnya kebebasan akdemis, kalau kampus saja kita tidak bisa bedebat, atau ditertibkan ditundukkan daya pikir kritis mau jadi apa bangsa Indonesia," sambungnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
