Pemerintah Diminta Tak Alergi dengan Aksi dan Kebebasan Berpendapat

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Senin, 28 Okt 2019 15:34 WIB
Foto: Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation, Mufti Makarim (dua dari kiri, pegang mik). (Lisye-detikcom)
Jakarta - Lokataru Foundation menyoroti aksi mahasiswa yang terjadi akhir-akhir ini. Lokataru menilai pemerintah seolah-olah takut dengan kerumunan massa pada saat menyampaikan pendapat di muka umum.

"Soal aksi mahasiswa yang Reformasi Dikorupsi kemarin, kemudian juga terkait Papua. Ini sebenarnya punya dua persoalan mendasar. Jadi negara begitu takut dengan kumpulan besar, itu kemudian menjelma dalam bentuk statement, menjelma dalam bentuk ekspresi, ungkapan yang diserang langsung kepada negara," ujar Deputi Direktur Bidang Riset Lokataru Foundation, Mufti Makarim saat diskusi 'Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia Era Jokowi' di Ashley Hotel, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin, (28/10/2019).

Mufti menegaskan kebebasan berpendapat adalah pilar agar negara bisa terus berjalan. Setidaknya ada empat hak yang harus diberikan negara kepada warganya.

"Padahal kalau kita lihat negara besar Amerika sendiri mengatakan kebebasan berbicara adalah pilar dari hak yang menyebabkan negara itu bisa eksis. Kalau kita lihat awal dalam proses formulasi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), nggak bisa diabaikan negara itu harus menjamin 4 aspek. Pertama freedom of speech (kebebasan berpendapat), freedom of religion, freedom from fear, freedom of want," ujarnya.
Mufti berharap Indonesia tidak antikebebasan berpendapat. Menurutnya, kebebasan berpendapat adalah cita-cita demokrasi.

"Jadi kalau sekarang justru alergi dengan freedom of speech ini jangan-jangan kita punya cita-cita demokrasi yang ambigu. Beberapa teman-teman di Lokataru, apakah yang kita harapkan demokrasi tanpa hak," lanjut Mufti.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3