Jaksa KPK Juga Minta Hak Politik Markus Nari Dicabut 5 Tahun

Jakarta - Jaksa KPK juga meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tambahan bagi Markus Nari, yaitu pencabutan hak politik. Mantan anggota DPR itu sebelumnya dituntut hukuman pidana penjara 9 tahun karena diyakini bersalah menerima suap proyek e-KTP.

"Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan pidana tambahan pada terdakwa Markus Nari berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun," kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Eks Anggota DPR Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara di Kasus e-KTP

Markus Nari sebelumnya dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Markus Nari diyakini bersalah memperkaya diri sendiri USD 900 ribu dari proyek e-KTP.

Jaksa menyebut Markus Nari menerima uang USD 400 ribu dari mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Markus juga menerima uang USD 500 ribu dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Baca juga: Bantah Terima Uang, Markus Nari Minta Mekeng Dihadirkan di Sidang

Selain itu, Markus Nari diyakini bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus disebut sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani, yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus terdakwa.

Atas perbuatan itu, Markus diyakini bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.




Tonton video Mahfud Md soal Perppu KPK: Belum Ada Arahan:

[Gambas:Video 20detik]

(fai/haf)