"Kita akan lihat ke depannya apakah bisa berjalan efektif atau tidak. Nanti ada juga saluran-saluran konstitusi untuk melakukan koreksi apabila hal ini tidak tepat dilakukan," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir presiden juga punya pertimbangan sendiri," kata dia.
Presiden Jokowi menunjuk 12 wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut terdapat aroma akomodasi politik dalam pembagian wamen tersebut.
"Mungkin juga wakil menteri itu ada niat ingin mengakselerasi kinerja kementerian, tapi aroma akomodasi politik jauh lebih menyengat ketimbang alasan mempercepat kinerja," ujar Adi saat dihubungi, Sabtu (26/10).
Adi menyebut 12 wamen itu tidak sesuai dengan keinginan Jokowi untuk merampingkan birokrasi. Menurut dia, jabatan wamen sebaiknya hanya diberikan kepada kementerian yang membutuhkan dan memiliki daya kerja luas, seperti Mendikbud dan Menteri ESDM.
"Ini paradoks karena tak sesuai dengan keinginan presiden yang ingin merampingkan birokrasi, malah nambah 12 wakil menteri. Jika pun ingin nambah tak harus sebanyak itu, cukup wakil menteri di kementerian yang daya jangkaunya luas yang membutuhkan tambahan wakil menteri," kata Adi.
Tonton video Jokowi Lantik 12 Wamen, PAN Singgung Reformasi Birokrasi:
(tsa/haf)











































