Tuntut Perppu KPK, Mahasiswa Akan Long March dari Dukuh Atas ke Istana

Foto ilustrasi (tak berhubungan dengan berita): Mahasiswa berdemonstrasi (Jefrie-detikcom)

Jakarta - Mahasiswa akan berdemonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pencabut UU KPK. Mereka berencana menggelar long march, jalan kaki menuju Istana Merdeka, Jakarta.

"Kami akan long march dari Dukuh atas ke Bundaran HI, menuju Sarinah, sampai ke Patung Kuda," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Manik Margamahendra kepada wartawan, Senin (28/10/2019).

"Kalau bisa ke depan Istana, maka kami akan ke depan Istana," sambungnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demonstrasi di hari Sumpah Pemuda ini dinyatakannya dilakukan oleh mahasiswa lintas kampus dan juga elemen masyarakat. Dia menginformasikan, sudah ada aliansi masyarakat yang berkumpul di Dukuh Atas, namun mahasiswa UI masih mengumpulkan massa di Balai Kampus, Depok.

"Kami akan mulai long march siang nanti, setelah zuhur, sekitar jam 13.00 WIB," ujar Manik.

Dihubungi terpisah, Presiden Mahasiswa UIN Jakarta, Sultan Rivandi, menyatakan akan berangkat dari Kampus UIN Ciputat pada pukul 14.00 WIB.

"Langsung berangkat ke Istana," kata dia. Mereka akan tetap berdemo meski hujan diprediksi BMKG akan mengguyur Jakarta.

Tuntutan

Demo mahasiswa pada Hari Sumpah Pemuda besok membawa tuntutan. Ketua BEM UI, Manik, menjelaskan tuntutan demonstrasi adalah penerbitan Perppu pencabut UU KPK, dengan tuntutan tambahan meminta tanggung jawab negara terhadap korban meninggal demonstrasi di aksi demonstrasi pada 23 hingga 30 September 2019.

"Dan segera dibentuk tim independen yang bisa menyelesaikan dan menemukan fakta-fakta terkait masalah itu (demonstrasi yang merenggut korban jiwa)," kata Manik, Minggu (27/10) kemarin.

Presiden Mahasiswa UIN, Sultan, menjelaskan tuntutan demo besok. Pertama, mendesak Presiden mengeluarkan Perppu tentang UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Kedua, mengawal perppu yang dikeluarkan oleh Presiden sampai disetujui oleh DPR. Ketiga, mengusut tuntas secara transparan pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban aksi reformasi dikorupsi.

Halaman 1 2

Selanjutnya