Rp 5 M untuk Influencer Wisata Ibu Kota Layu Sebelum Berkembang

Foto ilustrasi media sosial (Edi Wahyono/detikcom)

Jakarta - Cikal bakal anggaran Jakarta disorot. Di dalamnya, ada rencana pembiayaan influencer media sosial senilai Rp 5 miliar. Namun rencana itu layu sebelum berkembang.

Anggaran itu terlihat ada di Rancangan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tepatnya pada dokumen Lampiran III Komisi B. Program Kegiatannya adalah 'Penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial'. Sasarannya adalah 'Jumlah influencer aktivitas promosi pariwisata dan budaya melalui media sosial'.

Targetnya, ada lima influencer yang diikutsertakan. Anggaran untuk lima influencer yang mempromosikan pariwisata Ibu Kota ini sebesar Rp 5.008.691.930,00. Pemprov DKI merasa perlu menganggarkan duit sebesar itu untuk memajukan pariwisata DKI. Namun pihak Pemprov menyatakan rencana itu sudah tak diusahakan lagi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah dihapus sejak awal Oktober, anggaran tersebut saat ini sudah tidak ada dalam RAPBD 2020," kata Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta, Edy Junaedi, saat dikonfirmasi, Minggu (27/10/2019).

Anggaran itu dihapus karena kondisi keuangan DKI perlu lebih efisien. Langkah efisiensi ini dikatakannya tak terbatas pada Dinas Pariwisata saaja, melainkan juga pada dinas-dinas lain.

"Yang jelas gagal, sudah tidak ada lagi. Ini (anggaran untuk influencer) sudah dihapus awal-awal Oktober," kata Sekretaris Dinas Pariwisata DKI, Asiantoro.

Rp 5 M untuk Influencer Wisata Ibu Kota Layu Sebelum Berkembang

Foto: Edy Junaedi (Istimewa)

Politikus DPRD DKI sepakat bila rencana anggaran Rp 5 miliar untuk influencer itu dibatalkan. Namun Partai Gerindra DKI menilai sebenarnya rencana itu perlu direalisasikan bila anggaran DKI sedang dalam kondisi prima. Jalan promosi daring dinilai lebih efektif ketimbang promosi konvensional. Duit Rp 5 miliar tidak masalah demi keberhasilan pariwisata.

"Satu influencer kalau ada followernya 2 juta, itu layak. Tapi, kalau followernya di bawah 1 juta maka saya tidak setuju," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jakarta, Syarif. Namun karena kondisi keuangan DKI sedang tidak memungkinkan, maka rencana itu perlu dihapus. "Wajib dihapus," ujar Syarif.

Dia menantang publik untuk membandingkan hasil promosi via media sosial dengan hasil promosi dengan cara biasa. Maka bila rencana anggaran semula adalah bekerja sama dengan 5 influencer dengan anggaran Rp 5 miliar, Syarif menilai jumlah influencernya bisa diperbanyak.

"Coba bandingkan dengan promosi yang dilakukan dengan cara biasa, berapa anggaran promosi pariwisata selama ini dan apa hasilnya? Berapa peningkatan wisatawan domestik dan mancanegara? Hanya saja, saya kritisi influencernya kok hanya 5 ? Seharusnya 10 sampai dengan 15 influencer," tutur Syarif yang juga anggota DPRD DKI ini.

Fraksi PDIP DPRD DKI menyoroti soal kualitas penganggaran yang dijalankan Pemprov DKI pimpinan Gubernur Anies Baswedan. Munculnya rencana Rp 5 miliar untuk infulencer itu dinilainya sebagai indikasi kualitas penganggaran DKI.

"Perencanaan anggaran Pemprov DKI tidak matang. Rp 5 miliar untuk menyewa influencer, apakah tepat sasaran? Jelas tidak," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, kepada wartawan.

Syarif dari Gerindra (Dwi Andayani/detikcom)

Gembong lebih menyarankan agar Pemprov DKI memaksimalkan kerja awak pemerintahannya untuk mempromosikan lokasi pelesiran di Jakarta. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa diajak untuk mempromosikan pariwisata, tak perlu keluar duit sebanyak Rp 5 miliar. Secara umum, dia menduga banyak rencana anggaran yang tidak tepat sasaran dari usulan Pemprov DKI.

"Kita harapkan semua pihak bisa pelototi itu, agar setipa Rupiah betul-betul tepat sasaran, karena banyak anggaran yang tidak tepat sasaran," tandas Gembong.

Gembong Warsono dari PDIP (Ari Saputra/detikcom)