Muspida Riau Dapat Jatah Camry

Pekanbaru - Berfoya-foya dengan uang rakyat. Itulah yang terkesan dalam pelaksanaan anggaran APBD oleh pemerintah Provinsi Riau. Jajaran Muspida, seperti Kapolda, Danrem, Kejati, Kepala Pengadilan Tinggi dan Dan Lanud masing-masing menerima bantuan mobil mewah Toyota Camry."Tidak ada satu peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan dana kepada setingkat pimpinan, polisi, TNI, Jaksa, atau Pengadilan. Semua itu merupakan unsur jajaran horizontal yang memiliki anggaran dari APBN. Pemberian mobil mewah itu tak lebih sekedar penumpulan hukum," kata anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Prof Dr Tabrani Rab kepada detikcom, Kamis (10/11/2005) di Pekanbaru. Menurut Tabrani, pemberian mobil mewah ini, lebih terkesan unsur politisnya yang tidak lain untuk menumpulan masalah hukum. Dengan pemberian mobil ini, katanya, paling tidak, dugaan tindak pidana korupsi bisa ditutupi bersama. "Peraturan Menteri Dalam Negeri, menyebut dana APBD hanya untuk jajaran vertikal, bukan horizontal. Inilah yang saya sebut dana APBD salah sasaran hanya untuk kepentingan sekelompok, bukan publik. Dasar apa Gubernur memberikan hal itu?," tanya Tabrani.Tabrani menduga, dengan pemberian mobil mewah pada unsur pimpinan yudikatif di Riau ini, hanya untuk menutupi semua borok-borok yang ada di jajaran Pemda. Dengan pemberian mobil itu, mungkin diharapkan ada imbal baliknya, agar segala kasus korupsi bisa ditutupi bersama. "Ini memang sudah tak benar lagi. Uang rakyat sudah disalahgunakan yang hanya untuk dinikmati pihak eksekutif, legislatif, yudikatif," kata Tabrani.Mobil mewah jenis Toyota Camry itu, masing-masing diberikan Pemprov Riau kepada Kapolda Riau, Danrem Wirabima 31, Kejati Riau, Kepala Pengadilan Tinggi Riau, dan Komandan Pangkalan Udara Riau. Namun informasi yang dihimpun detikcom, kabarnya ada enam unit mobil Camry warna perak dengan total dana Rp 2,229 miliar. Namun belum jelas, kepada siapa satu unit mobil lagi akan diberikan.Secara simbolis, kelima mobil ini memang belum diserahkan Pemprov Riau. Penyerahan itu awalnya direncakanan menjelang lebaran kemarin. Tapi tidak jelas, penyebab penundaan pemberian mobil sedan itu. Sebelumnya, pihak Pemprov memberikan bantuan pinjam pakai 39 unit kepada seluruh anggota DPRD Riau mobil Terano jenis Grandsroad. Dana yang dikeluarkan untuk mobil angota dewan itu mencapai Rp 10 miliar. "Pemberian pinjam pakai mobil untuk dewan juga, merupakan unsur politis, agar dewan tidak berkutik kepada eksekutif. Sehingga dengan pemerian mobil mewah itu, hak-hak interpelasi dewan bakal tumpul," kata Tabrani. (ddn/)