Mahfud Md Tegaskan Pengangkatan Wakil Menteri Sah, Ini Penjelasannya

Indra Komara - detikNews
Sabtu, 26 Okt 2019 19:32 WIB
Foto: Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju (Antara Foto)
Foto: Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju (Antara Foto)



Dikutip detikcom, MK dalam putusannya menyatakan Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945. MK juga menyatakan Penjelasan Pasal 10 pada UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dalam bagian pokok permohonan gugatan, Mahkamah menimbang bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 38/2008 yang menentukan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 39/2008.

Sebab menurut pasal tersebut--mengutip putusan MK- susunan organisasi kementerian terdiri atas unsur: pemimpin yaitu menteri; pembantu pemimpin yaitu sekretariat jenderal; pelaksana tugas pokok yaitu direktorat jenderal; pengawas yaitu inspektorat jenderal; pendukung yaitu badan atau pusat; dan pelaksana tuga spokok di daerah/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Apabila wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karir, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, yang berarti bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945," demikian bunyi putusan MK.


Selanjutnya
Halaman
1 2 3