Bupati Minta Kekerasan di Poso Tidak Dibesar-besarkan

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Poso meminta agar peristiwa kekerasan yang belakangan ini terjadi di daerahnya tidak perlu dibesar-besarkan. Sebab peristiwa itu dianggap kejadian kecil.Hal ini disampaikan oleh Bupati Poso Piet Inkiriwang ketika dicegat wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (10/11/2005).Rapat yang membahas masalah penanganan Poso ini diikuti oleh Menko Polhukam Widodo AS, Mensos Bachtiar Chamsyah, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, Kepala BIN Syamsir Siregar, Wakapolri Komjen Pol Adang Dorodjatun, dan Kasum TNI Marsekal Madya Wartoyo.Menurut Piet, kejadian kekerasan di Poso seperti pembunuhan dan pemboman yang selama ini terjadi di wilayahnya itu merupakan kejadian biasa seperti di wilayah Indonesia lainnya. "Di mana-mana ada kejadian. Di Bali juga ada. Di Poso ada kejadian kecil, lalu di-blow up," jelasnya.Ketika ditanya apakah kasus pemenggalan kepala 3 siswi SMU GKST Poso dan penembakan 2 siswi SMKN I Poso adalah masalah kecil, Piet malah menjawab hal itu jangan dibesar-besarkan karena akan merusak citra wilayahnya."Masalah pembunuhan dan pemboman itu di mana-mana ada. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan masalah Poso sehingga citra Poso menjadi rusak dan tidak baik. Kasihan Poso kalau demikian," ujarnya.Dia menambahkan penanganan kasus pembunuhan siswi di Poso juga dilakukan secara baik dan terpadu oleh aparat kepolisian dan TNI. Namun menurutnya, walaupun sudah dilakukan koordinasi dengan baik, aksi kekerasan di Poso selama ini selalu terjadi."Kita bukan malaikat. Jadi tidak bisa diprediksi, sehingga jangan dikembang-kembangkan," ujarnya.Ditambahkannya, persoalan di Poso bukan konflik agama, dan masalah itu terus diselidiki pihak kepolisian yang dibantu pihak TNI.Sementara dalam Rakorsus Kamis ini dibahas mengenai penjabaran Inpres tentang penanganan Poso. Namun Piet enggan memberikan komentar tentang hasil rapat tersebut. Bahkan beberapa menteri yang hadir dan pejabat yang lainnya juga tidak mau berkomentar. (san/)