Pemerintah Dianggap Gagal Beri Pelayanan Publik Saat Mudik

Jakarta - Meski relatif aman dan terkendali, pemerintah tetap dianggap gagal memberikan pelayanan yang aman dan nyaman terhadap transportasi publik saat mudik Lebaran tahun ini.Akibatnya banyak pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua untuk pulang kampung. Hal itu diungkapkan anggota Komisi V dari FKB Abdullah Azwar Anas dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/11/2005)."Secara umum pemerintah gagal mengelola transportasi publik. Untuk tahun ini saja, jumlah pemudik dengan kendaraan roda dua meningkat hingga 300 persen," kata Anas.Anas juga menambahkan, kegagalan pemerintah terlihat dalam ketidakmampuannya mengatur tarif bus kelas ekonomi yang mendapatkan public service obligation (PSO), sehingga dengan semena-mena bus ekonomi mengubah kelasnya menjadi bisnis agar tidak terikat peraturan yang diterapkan pemerintah.Untuk itu, ia meminta pemerintah menjelaskan jumlah bus ekonomi yang beroperasi di seluruh Indonesia yang mendapatkan PSO tersebut agar ke depan kejadian tersebut tidak terulang lagi.Anas juga melihat ketidakjelasan peraturan di bidang transportasi kereta api. Padahal setiap tahun PT KA mendapatkan subsidi sebanyak Rp 400 miliar, ditambah tahun ini Rp 175 miliar."Seharusnya untuk arus mudik kali ini, pemerintah menyiapkan gerbong tambahan, sehingga tidak perlu terjadi antrean dan pembatalan seperti yang terjadi di Brebes," katanya.Ia juga menilai Dirjen Perkeretaapian Dephub kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, Komisi V akan meminta penjelasan dalam rapat kerja mendatang.Sementara itu mengenai kemacetan yang terjadi di jalur Pantura, ia menilai karena koordinasi penyelesaian pembangunan jalan yang tidak berhasil dengan baik. Padahal, harusnya hal itu sudah bisa ditangani sejak awal tanpa menunggu hari H."Meski angka kemacetan menurun, seharusnya pemerintah membuka jalur lain. Jalur selatan, misalnya, agar kemacetan tidak terulang terus-menerus," katanya. (umi/)