Nadiem Makarim Tak Dapat Jatah Wamendikbud: Itu Kehendak Presiden

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik 12 wakil menteri berbagai bidang, tetapi tidak ada satu pun yang membantu Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Lantas, apakah Nadiem sebagai Mendikbud merasa perlu didampingi wakil menteri?

"Itu kan prerogatif presiden, bukan keputusan saya (soal) wamen," ujar Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Di sisi lain, Erick Thohir sebagai Menteri BUMN mengajukan agar Jokowi memberinya wakil menteri karena merasa tugasnya cukup berat. Nadiem mengaku masih meraba-raba lebih dulu perihal tugasnya sebelum berkaca seperti Erick.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena saya masih evaluasi dulu, lihat dulu apa yang dibutuhkan. Tapi itu kehendaknya presiden, bukan punya saya," kata Nadiem.

Kehadiran Nadiem ke Istana bertujuan menyaksikan pelantikan wakil menteri. Total ada 12 wakil menteri yang dilantik, yaitu:
1. Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
2. Wakil Menteri Pertahanan: Sakti Wahyu Trenggono
3. Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid
4. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
5. Wakil Menteri PUPR: John Wempi Wetipo
6. Wakil Menteri LHK: Alue Dohong
7. Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
8. Wakil Menteri Desa PDTT: Budi Arie Setiadi
9. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Surya Tjandra
10. Wakil Menteri BUMN: Budi Sadikin
11. Wakil Menteri BUMN: Kartika Wirjoatmojo
12. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo

Sebelumnya, pada hari ini, ketika pertama kali bekerja sebagai Mendikbud, Nadiem mengaku mengemban tantangan yang cukup berat. Namun tantangan itu tidak mengecilkan hati Nadiem.

"Sangat optimistis, sangat optimistis, sangat excited. Banyak sekali tugas, berat sekali tantangannya, tapi saya optimis," kata Nadiem di kantor Kemendikbud.

Sebagaimana diketahui, kini Kemendikbud juga membawahkan pendidikan tinggi, ranah yang semula dipegang Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti). Transisi penanganan Dikti ke Kemendikbud perlu dilakukan supaya selaras dengan kebijakan Kemendikbud.

Halaman 2 dari 2

(dhn/imk)