Diketahui, pada APBD 2019, TGUPP mendapat anggaran Rp 19,88 miliar. Namun, dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta mengusulkan kenaikan menjadi sekitar Rp 21 miliar.
"Harusnya ada laporan, (anggaran) yang sebesar itu diimbangi dengan kinerja. Sudah berapa persen (sejak) beliau ada di pemerintahan di DKI, berapa persen sih yang sudah direkomendasikan untuk pembangunan Jakarta kepada gubernur? Dan itu wajib disampaikan kepada dewan," ucap penasihat Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni saat dihubungi, Jumat (26/10/2019).
Abdul Ghoni pun bercerita bahwa dia tidak bisa menjelaskan capaian dan kinerja TGUPP saat ditanya masyarakat. Padahal, menurut Ghoni, Jakarta memiliki banyak masalah.
"Kita kandang juga, lagi reses dipertanyakan kepada masyarakat. Kan kita juga harus bisa jawab. Kalau nggak ada laporan signifikan untuk pembangunan Jakarta, ya apa begitu?" Ghoni.
"Kan persoalan Jakarta banyak. ITF belum maksimal, normalisasi kali belum maksimal, waduk-waduk banyak tertunda. Jalan, terutama jalan protokol banyak bergelombang. Tim percepatan pembangunan ini rekomendasinya apa?" kata Ghoni.
Bagi Ghoni, jika tidak menunjukkan kinerja yang bagus, anggaran TGUPP pun akan ditinjau ulang.
"TGUPP kan untuk mempercepat pembangunan bukan menghambat, jadi itu tidak bisa berjalan sendiri. Kalau kinerja tidak ada sejak adanya TGUPP, (malah) untuk pembangunan terhambat ya itu (anggaran) perlu ditinjau ulang," kata Ghoni.
